“Pastinya ada beberapa kendala dan tantangan yang dialami sekolah dari kebijakan yang sangat cepat diterapkan ini, seperti SDM guru itu sendiri, yang mana setiap sekolah tidak rata memiliki SDM guru yg mumpuni dan memadai secara jumlah dalam mengisi kelas-kelas berdasarkan mapel pilihan tadi,” ucap Murni.
Kemudian kendala lainnya ada di fasilitas sekolah. Murni menyebut sekolah harus mampu menyiapkan ruangan kelas dan juga persiapan fasilitas pendukung lain seperti laboratorium yang memadai ataupun ruangan tambahan untuk praktik belajar siswa.
Selain itu Murni mengatakan, penghapusan jurusan di SMA sangat memengaruhi jam pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru mata pelajaran.
Banyak kemungkinan dari kebijakan ini guru tidak mendapatkan jam pelajaran dengan seimbang.
Baca Juga:Breaking News! Bus Kemenhan Diduga Tabrak Pria Tunarungu di Bekasi
“Contoh di satu sekolah yang mengambil mapel pilihan IPA lebih banyak dibanding mapel pilihan IPS. Sehingga guru yang banyak diproduktifkan adalah guru mapel pilihan IPA, sedangkan guru mapel pilihan IPS sedikit,” ucapnya.
“Nah, hal seperti ini masih menjadi PR dan harus diperhatikan dalam kebijakan ini dan harapannya pemerintah bisa lebih memperhatikan tantangan yang cukup problematik dari kebijakan ini,” sambung Murni.
Berbeda dengan Murni dan Erma, seorang guru Biologi berinisial LA (22) mengaku tidak setuju dengan keputusan pemerintah menghapus jurusan di SMA. Sebab, menurutnya keputusan ini tidak seimbang dengan jumlah SDM guru.
“Tidak setuju, karena dengan kebijakan pada saat ini terkait jurusan dengan SDM guru yang ada masih belum seimbang,” kata LA.
Sama seperti yang disampaikan Murni, LA menyebut kebijakan baru ini juga bakal berdampak pada ketidak setaraan jumlah jam mengajar antar guru.
Baca Juga:Gaya Sporty Tri Adhianto Saat Dapat Dukungan dari PKB di Pilkada Kota Bekasi
“Dengan adanya ketidakseimbangan antara minat siswa dengan SDM guru. Sehingga, banyak menyebabkan beberapa guru akan kehabisan jam atau hanya mendapatkan jam mengajar sedikit,” tuturnya.
LA juga menilai keputusan ini terlalu terburu-buru tanpa melihat situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah untuk bisa meninjau kembali kebijakan baru ini.
“Harus lebih diulas dan dipelajari kembali terkait keadaan dilapangan. Dengan adanya kebijakan yang sangat cepat menjadikan sekolah tidak siap dengan perubahan yang ada,” pungkasnya.
Kontributor : Mae Harsa
