SuaraBekaci.id - Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan untuk bisa atasi masalah kemiskinan esktrem di Bekasi dibutuhkan kerja keroyokan dari semua pihak.
Pihak Pemkab Bekasi sendiri intervensi anggaran sejumlah perangkat daerah yang bersumber dari pembiayaan APBD 2024 untuk atasi masalah ini.
Baca Juga:
Cak Imin Ungkap Ada Operasi Berduit ke Kiai PKB, Said Aqil: Banyak Ulama Bisa Dibeli
Baca Juga:Nyalon DPR RI Verrell Bramasta Janji Entaskan Kemiskinan di Jabar, Rela Gunakan Gajinya
Dani menjelaskan bahwa intervensi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah terkait diperlukan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun ini sesuai target pemerintah pusat.
"Butuh kerja keroyokan agar kemiskinan ekstrem ini bisa dituntaskan tahun ini. Di beberapa dinas sudah saya instruksikan untuk fokus menangani persoalan ini," katanya.
Dani menambahkan sejauh ini upaya pemerintah daerah untuk menekan jumlah penduduk kategori miskin cukup berhasil, termasuk penurunan signifikan pada warga kategori miskin ekstrem.
Pada penghujung tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi mencapai 1.926 kepala keluarga hingga berhasil diturunkan pada setahun kemudian atau di akhir 2023 menjadi 1.160 kepala keluarga yang tersebar di 23 kecamatan daerah itu.
"Salah satu program pengentasan kemiskinan ini melalui dinas sosial dengan bantuan langsung tunai dan dinas perkimtan juga ada melalui program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni)," katanya.
Baca Juga:Rp1,7 M! Cara Pemkab Bekasi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Bekasi?
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menilai program perbaikan rutilahu efektif untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta untuk perbaikan alas, atap, dan dinding, sekaligus sebagai stimulus mendapatkan dukungan tambahan dari gotong royong keluarga.
Pada tahun 2024, Disperkimtan Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program perbaikan rutilahu dengan menyasar sebanyak 1.655 titik di 23 kecamatan. [Antara]
