Paulus mengaku sudah mengusulkan kepada Prabowo untuk menunjuk menteri yang khusus untuk menangani perumahan supaya program kerja tersebut bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Keluhan Rumah dari Kaum Pekerja
Sebelumnya, sejumlah kaum pekerja di Jawa Barat, Cimahi dan Kota Bekasi sempat mengeluhkan perihal nilai Upah Minimum 2024. Menurut mereka gaji yang mereka terima saat ini tidak bisa mencukupi untuk bisa membeli rumah.
Salah seorang pekerja yang bekerja di pabrik tekstil di Kota Cimahi, Asep mengatakan dengan kenaikan UMP Jabar yang hanya sebesar 3,57 persen, usaha buruh yang ingin membeli rumah dengan cara menabung menjadi semakin berat.
Baca Juga:UMK Kota Bekasi 2024 Rp5.343.430, Bisa Apa dengan Uang Segitu?
Pasalnya, biayanya kebutuhan sehari-hari semakin meningkat namun tidak dibarengi dengan kenaikkan upah.
"Berat, sekarang KPR rumah DP Rp25 juta, UMP kita sekitar Rp2 jutaan, sekarang kan pemerintah menjanjikan rumah subsidi tapi kan pada kenyataannya tidak semudah itu," tegas Asep kepada SuaraJabar.id
Sementara itu, Salah satu pekerja di Kota Bekasi, AR (34) mengaku bahwa dengan nominal UMK Kota Bekasi 2024 dengan nilai sebesar itu sebenarnya boleh dibilang kurang.
AR memiliki 2 orang anak dan tinggal di kontrakan petakan kawasan Kampung Dua, Kranji, Bekasi Barat. Satu bulan biaya sewa kontrakannya sebesar Rp1.500.000.
Sekedar informasi, biaya sewa kontrakan untuk wilayah Kota Bekasi, berkisar Rp800.000 sampai 1.500.000. Namun, itu belum termasuk biaya token listrik.
Baca Juga:Alun-alun Karawang yang Dibangun dengan Duit Rp17 M Ditutup Sementara, Salah Siapa?
"Untuk biaya sekolah memang gratis karena sekolah negeri, tapi selalu ada biaya-biaya lain, seperti acara sekolah, sumbangan dan macam-macam lha," ucap AR kepada SuaraBekaci.id, Sabtu (2/12).
