SuaraBekaci.id - Di tengah hingar bingar pesta Pemilu 2024, harapan banyak digantungkan elemen masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan itu salah satunya datang ke guru honorer Kota Bekasi.
Rupanya, sebagian besar tenaga pendidik di Kota Bekasi, Jawa Barat mengaku masih jauh dari kata sejahtera. Penghasilan bulanan mereka utamanya guru honorer, masih ada yang hanya sebesar ratusan ribu.
Seperti yang dialami Moh. Naufal, seorang guru SD swasta di wilayah Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi. Ia mengaku, selama kurang lebih 5 tahun menjadi seorang guru, hingga saat ini ia hanya menerima gaji bulanan sebesar Rp800 ribu.
"Saya rasa masih belum merata kesejahteraan guru di Kota Bekasi. Gaji guru ada yang Rp500 riby - Rp1 juta tergantung kebijakan lembaga masing masing, untuk biaya hidup dengan gaji segitu masih kurang," kata Naufal kepada SuaraBekaci.id, Rabu (29/11/2023).
Naufal mengatakan, gaji ratusan ribu selama sebulan itu tidak berubah walaupun ia saat ini menjabat sebagai wali kelas V dengan mengampu 10 mata pelajaran.
"Dengan gaji segitu masih kurang menurut saya, karna sekarang kebutuhan guru atau rumah tangga itu serba mahal. Ya banyak-banyak bersyukur deh," ucapnya.
Bagi Naufal, meskipun saat ini penghasilannya jauh dari kata cukup, namun menjadi guru merupakan pilihannya.
Menurutnya, pekerjaan menjadi seorang guru adalah profesi yang mulia dan dan bisa menjadi ladang kebaikan untuk banyak orang.
Selain Naufal, nasib serupa juga dialami Febi Zikruli seorang guru di SD Swasta di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Febi mengaku, penghasilannya sebagai guru honorer hanya sebesar Rp1,3 juta per bulan.
"Saya sebagai pendidik jika ditanya terkait kesejehtaraan apalagi sebagai guru honorer mungkin bisa dikatakan kurang sejahtera karena memang untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi apalagi sebagai honorer pendapatan nya tidak sampai Rp2 juta perbulan," tuturnya.
Baca Juga:Viral Penampakan Bekasi Versi AI, Kondisi Bantargebang Sangat Realistik
Guru wali kelas II itu mengaku bahwa pendapatan bulanannya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karenanya, dia terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan seperti mengajar les.
"Penghasilan Rp1,3 juta perbulan terkait biaya hidup di Kota Bekasi yang harga sandang pangannya lumayan besar tidak lah cukup dengan penghasilan segitu. Maka dari itu saya mencari penghasilan yang lain, tetapi masih mencangkup ranah pendidikan seperti guru private atau les," ucapnya.
Febi mengajar les di dua tempat dengan durasi mengajar selama 5 hari setiap minggunya.
"Sebulan (mengajar les) di 2 tempat kalau di gabungin full lima hari dari senin sampai minggu , penghasilan dari les Rp1,4 juta kurang lebih," ungkapnya.
Jika di total, penghasilan Febi selama sebulan sebagai guru honorer dan mengajar les di dua tempat hanya sekitar Rp2,7 juta per bulan. Baginya, nominal tersebut masih kurang mencukupi untuk biaya hidup di Kota Bekasi.
Oleh karenanya, Febi berharap jelang pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kandidat-kandidat terpilih nantinya dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru terutama guru honorer.
"Siapapun nanti presiden dan para legislatif nya harapannya tidak hanya umbar janji melainkan mewujudkan apa yang menjadi perkataan atau janji-janjinya saat sebelum menjabat khusus nya untuk memajukan indonesia dari ranah pendidikan yang memperhatikan kesejahteraan guru, baik dari segi sarana, prasarana dan penghasilan guru," terang Febi.
Harapan serupa juga diungkapkan oleh Naufal, yang menyebut bahwa guru saat ini menanggung beban yang cukup berat. Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terutama psda guru honorer.
"Tolong di perhatikan gaji guru di Kota Bekasi, masih banyak guru-guru yang gajinya di bawah standar, beban guru jadi banyak," pungkas Naufal.
Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi Dedi Mufrodi memastikan tidak ada SD maupun SMP negeri di Kota Bekasi yang memperkejakan guru honorer.
Maka, penghasilan guru SD maupun SMP negeri di Kota Bekasi bisa dikatakan masih lebih baik dibanding guru ysng mebgajar di sekolah swasta.
"Selama ini untuk guru yang mengabdi di SD dan SMP Negeri ada moratorium bahwa sekolah tidak boleh mengangkat guru honorer, kalau pun ada itu pada tenaga pelaksana seperti misalnya staff tata usaha," ujar Dedi.
"Di Kota Bekasi guru-guru yg mengajar di SD dan SMP Negeri umumnya berstatus PNS, P3K dan guru Tenaga Kontrak atau TKK," imbuhnya.
Kendati demikian, Dedi tetap berharap bahwa nantinya pada Pemilu 2024 kandidat yang terpilih memiliki konsentrasi di dunia pendidikan, utamanya mampu menaikkan status guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara.
"Janji pemerintah akan mengangkat Rp1 juta (guru) melalui jalur ASN PPPK sampai dengan 2024 ya mudah-mudahan ini masih terus berlanjut Kami berharap proses seleksinya yang lebih utamakan bagi mereka guru-guru yang berstatus honorer," tutupnya.
Kontributor : Mae Harsa
