SuaraBekaci.id - Jelang Pemilu 2024, pihak kepolisian Polda Jawa Barat (Jabar) melakukan pengecekan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang. Pengecekan dilakukan oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus ke Desa Warung Bambung, Kecamatan Karawang Timur.
Pada pengecekan ke gudang logistik KPU Karawang ini, Polda Jabar menemukan fakta kurang mengenakkan yakni di dalam gudang tersebut tidak dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (apar).
Padahal keberaan alat pemadam api ringan penting untuk digunakan sebagai pertolongan pertama jika terjadi kebakaran.
Selain itu juga ditemukan adanya kardus berisi segel yang kondisinya terbuka.
Baca Juga:Jelang Pemilu 2024, Rakyat Tercekik dengan Harga Sembako, Warga Bekasi: Jangan Siksa Kami Terus!
Dari temuan tersebut, disarankan agar kardus yang terbuka tersebut segera ditutup oleh petugas.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes. Pol. Ibrahim Tompo mengatakan, pengecekan gudang logistik pemilu bertujuan untuk memastikan keamanan gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024
"Jadi pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga keamanan beberapa barang logistik yang sudah diterima KPU Karawang bisa terjamin," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (15/11).
KPU Karawang sebelumnya telah menerima sejumlah logistik pemilu berupa bilik suara, kotak suara, segel dan tinta. Logistik pemilu itu kini tersimpan di gudang milik KPU Karawang, di jalan raya Surotokunto, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Karawang, Kapolda juga meluncurkan Satuan Pam Objek Vital (Obvit) di Mapolres Karawang. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan polisi sesuai dengan program prioritas Kapolri transformasi di organisasi menuju Polri presisi.
"Karawang mempunyai wilayah yang mempunyai investasi yang cukup luas, dengan demikian banyak perusahaan perusahaan termasuk perusaahan objek vital yang membutuhkan pengamanan,"
Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024)
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023)
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13 Desember 2022)
4. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023)
6. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023)
7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25 November 2023)
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023)
9. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024)
10. Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024)
11. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
12. Penghitungan suara (14 Februari 2024-15 Februari 2024)
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024-20 Maret 2024)
14. Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)
