- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap kasus penyadapan ilegal yang melibatkan jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
- Empat tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik terhadap sejumlah pihak termasuk presiden Prabowo Subianto.
- Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menjerat para tersangka dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal dan perusakan data elektronik.
SuaraBekaci.id - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan jenderal Listyo Sigit Prabowo atau LSP dalam kasus penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
Jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, masing-masing berinisial AS, EH, dan SU, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Suyudi menjelaskan, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri berinisial AS.
Baca Juga:Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).
Selain diduga memberikan perintah, LSP juga disebut menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujarnya.
Suyudi kemudian membeberkan dugaan peran tiga tersangka lainnya dalam perkara tersebut.
Tersangka SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Baca Juga:Modal Pistol Korek Api, Mahasiswa di Bekasi Nekat Rampok Minimarket Rp12 Juta
SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada LSP. Laporan tersebut berupa laporan harian maupun laporan analisis.
Selanjutnya, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP.
EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu, tersangka AS menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima perintah penyadapan dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan.
Tak hanya itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), termasuk membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
