- KPK memeriksa dua Dirjen Kementerian ATR/BPN di Jakarta pada 18 November 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
- Penyidikan kasus bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 yang menghasilkan delapan tersangka.
- Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai kantor kementerian, perusahaan, dan rumah pihak terkait.
SuaraBekaci.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa dua direktur jenderal (Dirjen) ATR/BPN sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kedua pejabat yang diperiksa pada 18 November 2026 itu masing-masing berinisial A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ sebagai Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap A difokuskan pada kewenangan dan mekanisme penerbitan HGB maupun HGU, termasuk perannya sebagai Dirjen.
Baca Juga:Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
Sementara VEJ dimintai keterangan mengenai fungsi dan tugasnya sebagai Dirjen serta keterkaitannya dengan proses penerbitan kedua jenis hak atas tanah tersebut.
"Saksi A didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya selaku Dirjen. Sementara saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, serta kaitannya dalam penerbitan HGB dan HGU," kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, pendalaman serupa juga dilakukan penyidik saat memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR sebagai saksi.
Selain itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap seorang pihak swasta berinisial REY dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut.
Berawal dari OTT Pengurusan HGB Summarecon
Baca Juga:Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Bidik Proses Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Lima tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta tiga pihak swasta berinisial E dan MF.
KPK Geledah Sejumlah Kantor dan Rumah