- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mangkir dari panggilan Kejagung dan meminta penjadwalan ulang pekan depan.
- Kejagung memeriksa Tri sebagai saksi terkait dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi periode 2009–2024.
- Dugaan penyimpangan prosedur kerja sama dengan PT Pertamina EP tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2 triliun.
SuaraBekaci.id - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) perusahaan daerah itu dengan PT Pertamina EP.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan Tri seharusnya menjalani pemeriksaan pada Selasa pukul 10.00 WIB.
Namun, yang bersangkutan meminta agar jadwal pemeriksaan diundur.
Baca Juga:Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Anang.
Anang menjelaskan, pihak Tri telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan untuk pekan depan.
“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” ujarnya.

Tri dipanggil penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi periode 2009–2024.
Dugaan Korupsi Migas Bekasi Rugikan Negara Rp2 Triliun
Baca Juga:Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
Dalam perkara ini, Kejagung tengah mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP.
Anang menjelaskan, kasus tersebut bermula dari kerja sama kedua perusahaan untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan, terutama terkait mekanisme perizinan dan tata kelola kerja sama.
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.
Menurut Kejagung, sejumlah mekanisme yang seharusnya dipenuhi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut diduga diabaikan. Penyidik juga menduga terdapat pelanggaran prosedur yang berdampak terhadap pengelolaan perusahaan daerah maupun pihak Pertamina.
Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.