- Andreas Hugo Pareira menilai Hak Menyatakan Pendapat sebagai jalur rasional menyikapi polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Muhammad Khozin menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat guna memastikan kepastian hukum.
- Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI menerima aspirasi terkait polemik tersebut setelah membuka masa sidang pada 10 November 2026.
SuaraBekaci.id - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi jalur paling rasional dan efektif untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, PDIP belum berencana mengajukan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026).
Andreas mengatakan, proses internal fraksi untuk menentukan langkah tersebut masih membutuhkan waktu. Komunikasi antaranggota Fraksi PDIP di DPR RI juga terus berlangsung.
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:Pria Asal Bekasi Diciduk Polisi Usai Ajak Kepung DPR
Ia menyebut dinamika dalam Rapat Paripurna DPR RI akan menjadi salah satu hal yang diperhatikan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Andreas, persoalan ijazah Gibran perlu mendapat tindak lanjut DPR RI, terlebih telah terdapat dua putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme penanganan persoalan itu harus mengacu pada ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 7 UUD 1945.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," ujarnya.
PKB Pertimbangkan Ajukan HMP
Baca Juga:Polisi Cegat Massa Aksi di Stasiun Kereta: Pelajar SMP-SMA Jadi Target
Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan partainya tengah mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons polemik ijazah Gibran.
Menurut Khozin, persoalan tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional harus menjadi pertimbangan utama.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya.
Khozin menegaskan, pertimbangan tersebut bukan berarti PKB mengubah sikap politik. Partainya justru ingin memastikan jalur konstitusional yang ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menjelaskan, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat merupakan dua instrumen berbeda yang dimiliki DPR.
Hak Angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sedangkan HMP menjadi instrumen DPR untuk menyampaikan pendapat atas persoalan tertentu, termasuk persoalan konstitusional.
