SuaraBekaci.id - Peraturan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram sejak 1 Februari 2025 terus dikeluhan oleh masyarakat.
Pasalnya, sejak aturan itu dikeluarkan masyarakat kesusahan untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
Bukan hanya titik pangkalan gas yang jaraknya mayoritas jauh dari tempat tinggal warga, namun ketersediaan untuk mendapatkan gas juga kini sangat terbatas.
Pengorbanan panjang pun harus dilakukan oleh ibu empat anak, Nur Komalasari (34) warga Kampung Gabus, Kabupaten Bekasi.
Sejak pagi hari, ia telah meninggalkan anaknya yang masih bayi di rumah dan keluar mencari gas elpiji 3 kilogram. Hal itu ia lakukan karena gas di rumahnya telah habis sejak Sabtu (1/2/2025).
“Biasanya beli di warung-warung biasa, (jaraknya) deket lumayan lah 100 meter dah. Kalau begini coba saya dari Gabus ke sini (Bekasi Timur) berapa ratus meter, belum anak saya tinggalin buat nyari gas,” kata Nur saat ditemui di pangkalan gas Jalan Karang Satria No 69 Kampung Cerewet, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (4/2/2025).
Saat ditemui, Nur nampak mengantre dengan membawa dua tabung gas kosong ditemani dua anaknya. Nur mengatakan, ini lokasi ke delapan yang ia datangi selama dirinya mencari gas elpiji sejak pagi tadi.
Waktu tempuh dari rumahnya untuk sampai di pangkalan gas Bekasi Timur ini kurang lebih 40 menit.
Ia juga mengatakan, hal tersebut terpaksa dilakukan karena pengeluaran hariannya dalam beberapa waktu terakhir telah membengkak hingga 2 kali lipat.
Baca Juga: Pil Pahit Warga Cluster Setia Mekar Bekasi Tergusur Meski Miliki SHM
“Sekarang saya masak air pake magic com buat masak air bikin susu anak saya. Sementara (makan) beli di warteg, sekali beli buat pagi doang Rp50 ribu, sore sama malem Rp50 ribu lagi. Biasanya Rp50 ribu bisa buat sampe sore,“ ujarnya.
Kondisi ini kata Nur, sangat membebaninya sebagai rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan pemerintah melarang pengecer jual gas elpiji sangat tidak tepat.
Ia lebih sepakat jika gas elpiji kembali dijual oleh pengecer, meskipun harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan harga di pangkalan atau agen gas.
“Warung biasa kan berfungsi juga, kalau dari sono (agen) hargnya sesuai HET di kita jualnya 22 ribu enggak apa-apa, kan warung butuh untung juga,” tuturnya.
Nur kemudian meminta pemerintah untuk turun langsung menengok kondisi masyarakat yang kesusahan, sejak gas elpiji 3 kilogram tak lagi boleh dipasarkan oleh pengecer.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Disorot Mendagri Akibat Belanja Pegawai Rp3,5 Triliun, Ini Solusi DPRD Kabupaten Bekasi
-
Dituduh Terlibat Korupsi Makan Bergizi Gratis Ponpes, Kapolres Metro Bekasi Buka Suara
-
Debt Collector Intimidasi Warga di Bekasi, Anggota DPR: Tangkap dan Usut Tuntas!
-
Wajah Baru Stadion Wibawa Mukti: Renovasi Rp40 Miliar Rampung 70 Persen, Ini Bocoran Fasilitasnya!
-
Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Total, Zulhas : Satu Bulan