SuaraBekaci.id - Peraturan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram sejak 1 Februari 2025 terus dikeluhan oleh masyarakat.
Pasalnya, sejak aturan itu dikeluarkan masyarakat kesusahan untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
Bukan hanya titik pangkalan gas yang jaraknya mayoritas jauh dari tempat tinggal warga, namun ketersediaan untuk mendapatkan gas juga kini sangat terbatas.
Pengorbanan panjang pun harus dilakukan oleh ibu empat anak, Nur Komalasari (34) warga Kampung Gabus, Kabupaten Bekasi.
Sejak pagi hari, ia telah meninggalkan anaknya yang masih bayi di rumah dan keluar mencari gas elpiji 3 kilogram. Hal itu ia lakukan karena gas di rumahnya telah habis sejak Sabtu (1/2/2025).
“Biasanya beli di warung-warung biasa, (jaraknya) deket lumayan lah 100 meter dah. Kalau begini coba saya dari Gabus ke sini (Bekasi Timur) berapa ratus meter, belum anak saya tinggalin buat nyari gas,” kata Nur saat ditemui di pangkalan gas Jalan Karang Satria No 69 Kampung Cerewet, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (4/2/2025).
Saat ditemui, Nur nampak mengantre dengan membawa dua tabung gas kosong ditemani dua anaknya. Nur mengatakan, ini lokasi ke delapan yang ia datangi selama dirinya mencari gas elpiji sejak pagi tadi.
Waktu tempuh dari rumahnya untuk sampai di pangkalan gas Bekasi Timur ini kurang lebih 40 menit.
Ia juga mengatakan, hal tersebut terpaksa dilakukan karena pengeluaran hariannya dalam beberapa waktu terakhir telah membengkak hingga 2 kali lipat.
Baca Juga: Pil Pahit Warga Cluster Setia Mekar Bekasi Tergusur Meski Miliki SHM
“Sekarang saya masak air pake magic com buat masak air bikin susu anak saya. Sementara (makan) beli di warteg, sekali beli buat pagi doang Rp50 ribu, sore sama malem Rp50 ribu lagi. Biasanya Rp50 ribu bisa buat sampe sore,“ ujarnya.
Kondisi ini kata Nur, sangat membebaninya sebagai rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan pemerintah melarang pengecer jual gas elpiji sangat tidak tepat.
Ia lebih sepakat jika gas elpiji kembali dijual oleh pengecer, meskipun harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan harga di pangkalan atau agen gas.
“Warung biasa kan berfungsi juga, kalau dari sono (agen) hargnya sesuai HET di kita jualnya 22 ribu enggak apa-apa, kan warung butuh untung juga,” tuturnya.
Nur kemudian meminta pemerintah untuk turun langsung menengok kondisi masyarakat yang kesusahan, sejak gas elpiji 3 kilogram tak lagi boleh dipasarkan oleh pengecer.
Berita Terkait
Terpopuler
- Wabup Syaefudin Ditahan karena Kasus Korupsi, Bupati Lucky Hakim Minta Maaf ke Pemilih
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Ajudan Gubernur Kaltim Masuk Desil 1 DTSEN, Mensos Buka Suara
- 4 Sunscreen Wardah untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Tak Masuk Skuad Utama Persija, Kualitas Shayne Pattynama di Bawah Standar Shin Tae-yong
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Kali Harun Menyusut Jadi 1 Meter, 4 Rumah Jadi Kendala Normalisasi
-
Pertina Akui Sulit Cari Bibit Petinju Kelas Berat, Berharap MBG Bantu Tumbuh Kembang Anak
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Tegaskan Optimisme Pertumbuhan
-
Asep Surya Atmaja Pimpin Kabupaten Bekasi hingga 2030
-
BRI Perluas Kemitraan Internasional, Buka Akses Pasar Global bagi Korporasi dan UMKM Indonesia