SuaraBekaci.id - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menilai keberadaan pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, bermasalah secara hukum. Sebab, dua perusahaan pemilik pagar laut di wilayah tersebut tidak berizin.
“Dua perusahaan yang membuat pagar laut izinnya belum ada,” kata Dedi saat meninjau lokasi pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (24/1/2025).
Dedi mengungkap, perusahaan tersebut hanya memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat untuk penyewaan tanah darat. Namun, perjanjian tersebut tidak termasuk izin pembangunan pagar laut di kawasan perairan Tarumajaya.
“Perjanjian sewa lahan darat tidak mengatur persoalan membuat pagar di sini, itu di luar kewenangan perjanjian,” tegasnya.
Dedi juga mempertanyakan status kepemilikan lahan laut yang digunakan kedua perusahaan tersebut. Terkait hal itu, ia pun berencana meminta klarifikasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Saya akan bertemu dengan Menteri ATR/BPN untuk meminta penjelasan riwayat bagaimana lahirnya sertifikat untuk dua perusahaan ini dengan luas hampir 800 hektar saya hitung,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut pagar laut yang berdiri di perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, diperuntukkan untuk dua alur pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya yang sedang dibangun.
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat Ahman Kurniawan, mengatakan, pihaknya sedang membangun PPI agar nanti nelayan memiliki pelelangan ikan yang terpusat di pelabuhan.
“Nah alur ini menjadi sangat penting karena untuk memudahkan keluar masuknya nelayan dari laut lepas menuju Pangkalan Pendaratan untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya,” kata Ahman, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga: PT TRPN Akui Pagar Laut di Bekasi Dibangun Tanpa Izin: Sejak Awal Kami Langgar UU
Pembangunan pagar laut di Tarumajaya, Bekasi, merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sejak Juni 2023.
Alur yang akan dibangun di kawasan tersebut panjangnya sekitar 5 kilometer dengan luas kurang lebih 50 hektare.
Alur itu akan dikerjakan oleh dua perusahaan, yakni sebelah kiri pelabuhan dikerjakan oleh PT TRPN dan sebelah kanannya dimiliki oleh PT Mega Agung Nusantara.
“Nah dengan adanya kesepakatan ini maka masing-masing kepentingan bisa berjalan. Kami dari DKP Jabar memiliki visi untuk penataan kawasan pelabuhannya. Sementara dari pihak swasta pengembang atau investor dengan tujuan bisnisnya bisa berjalan berdampingan,” jelasnya.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
PT TRPN Akui Pagar Laut di Bekasi Dibangun Tanpa Izin: Sejak Awal Kami Langgar UU
-
Geger Tubuh Tak Bernyawa Tersangkut di Pagar Laut Bekasi, Begini Pengakuan Nelayan
-
Begal Sadis yang Bacok Lansia di Bekasi Kini Berakhir Meringis
-
KKP Segel Pagar Laut Milik PT TRPN di Bekasi, Kuasa Hukum: Bukan Salah Kami!
-
Viral Pagar Laut Misterius di Bekasi, KKP Ambil Langkah Penyegelan
Terpopuler
- Wabup Syaefudin Ditahan karena Kasus Korupsi, Bupati Lucky Hakim Minta Maaf ke Pemilih
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Ajudan Gubernur Kaltim Masuk Desil 1 DTSEN, Mensos Buka Suara
- 4 Sunscreen Wardah untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Tak Masuk Skuad Utama Persija, Kualitas Shayne Pattynama di Bawah Standar Shin Tae-yong
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Tegaskan Optimisme Pertumbuhan
-
Asep Surya Atmaja Pimpin Kabupaten Bekasi hingga 2030
-
BRI Perluas Kemitraan Internasional, Buka Akses Pasar Global bagi Korporasi dan UMKM Indonesia
-
Polisi Tembak Polisi: Bharada Andika Resmi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
-
Misteri Aliran Dana Rp250 Juta ke PCNU, Begini Penjelasan KPK