Ibu Camat Pondok Melati Dicecar 32 Pertanyaan Buntut Jersey 02, Dukungan untuk Prabowo Gibran?

SuaraBekaci.id - Buntut foto viral pamerkan jersey bernomor 02, Camat Pondok Melati, Heni Setiowati dicecar 32 pertanyaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Rabu (10/1/2024).

Usai memenuhi panggilan Bawaslu, Heni mengatakan bahwa kejadian sebenarnya jauh dari apa yang selama ini banyak dinarasikan. Isu yang beredar, foto tersebut diduga bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) capres cawapres 2024.

“Menjelaskan supaya bisa secara utuh, jelas. Bukan dari satu foto yang dinarasikan oleh orang yang tidak hadir di sana,” kata Heni saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Bekasi.

Selain itu, ia memastikan foto tersebut di ambil tanpa ada perintah dari pihak manapun.

“Tidak ada (perintah) sama sekali,” tegasnya.

Selama kurang lebih dua jam menjalani pemeriksaan, Heni mengatakan kronologi sebenarnya telah ia jelaskan secara utuh pada pihak Bawaslu.

Selanjutnya, Heni enggan menjelaskan lebih detail isi dari penyelidikan yang dijalaninya. Menurutnya, pihak Bawaslu nanti yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan hal tersebut.

“Sudah tugas bahwa kami harus menjelaskan apa yang kami lakukan. Selanjunya tugas kami klarifikasi ada diranah Bawaslu,” tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Bekasi mengumumkan ada 13 orang dilaporkan ke pihaknya atas dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Baca Juga: Dua Hari Pelaksanaan Sortir Surat Suara Ada 471 Lembar Rusak, KPU Kota Bekasi Beberkan Penyebabnya

Hal ini, buntut dari foto viral sejumlah ASN memamerkan jersey dengan nomor punggung 02.

“Dalam laporan 015 ada 13 terlapor, dari 13 itu ada PJ (Walikota Bekasi), ada Bank BJB sebagai penyelenggara, 10 Camat, Kasatpol PP Kota Bekasi," kata Kordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin, Kamis (4/1/2023).

Adapun, laporan tersebut dilayangkan oleh Gerakan Pemuda Marhaenis dengan nomor laporan 015/LP/PL/Kota/13.03/1/2024.

Laporan telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya, Bawaslu akan bekerja selama 14 hari untuk menentukan posisi kasusnya, apakah ditemukan unsur dugaan netralitas atau tidak.

Kontributor : Mae Harsa