SuaraBekaci.id - DPRD Kabupaten Bekasi dikabarkan secara diam-diam ingin mengganti Penjabat (Pj) Bupati Dani Ramdan. Ada tiga nama calon yang diusulkan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai pengganti Dani Ramdan.
Ketiga nama calon yang diusulkan DPRD untuk gantikan Dani Ramdan ialah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong dan Kepala Dishub Provinsi Jawa Barat, Koswara.
Usulan untuk mengganti Dani Ramdan ini diketahui tertuang dalam surat DPRD Kabupaten Bekasi Nomor RT.04/360-DPRD yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri tersebar luas di sosial media.
Namun sampai saat ini, Kemendagri tidak memberikan instruksi soal pergantian jabatan dari Dani Ramdan sebagai Pj Bekasi.
Sementara itu, Ratmat Atong menilai bahwa usual tersebut tidak berdasar. Ia pun menegaskan tidak pernah diajak berdialog pihak DPRD Kabupaten Bekasi.
"Yang mengusulkan siapa? Kan Dewa, pernah diajak mengobrol tidak? Tidak pernah diajak ngobrolm intinya pengusulan dewan sendiri juga kami harus pertimbangkannya dan saya tidak mengetahui dasar pertimbangan dewan," jelas Rahmat Atong.
"Ini mah usulan saja, kalau sebabnya tanya langsung ke ketua, karena saya tidak ikut rapat di dalamnya, tahu-tahu ada nama tiga orang, saya juga bingung," ujarnya lagi.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Kabupaten Bekasi Jamil. "Bagusnya konfirmasi ke pimpinan DPRD, karena itu surat pakai kop surat pimpinan DPRD, tidak elegan kalau saya yang menyampaikan. Saya juga tidak berkenan kalau menyampaikan itu, sudah itu ke ketua saja," ujarnya pula.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah membenarkan surat yang dilayangkan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri tertanggal 28 Februari 2023 perihal calon nama Penjabat Bupati Bekasi.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Mulai Pakai Mobil Dinas Listrik, Tapi Hanya Sistem Sewa, Ini Penjelasan Dani Ramdan
"Iya benar surat tersebut, nanti ya, saya lagi banyak tamu di rumah, baru pulang umrah," katanya lagi.
Sementara itu, Dani Ramdan mengaku telah mengonfirmasi informasi tersebut kepada kedua kepala dinas yang diusulkan. Hasil konfirmasi, keduanya mengaku tidak mengetahui telah diusulkan oleh DPRD.
"Setelah saya konfirmasi, mereka tidak tahu-menahu dengan pengusulan itu karena katanya mereka tidak dikonfirmasi kembali ke orang yang bersangkutan. Itu hak dewan, saya tidak ikut campur," katanya pula.
"Kalau terkait ASN, dua-duanya sudah saya panggil dan tanya ke mereka, apakah ada upaya politik. Karena jika ada upaya politik itu salah, saya hanya ingatkan ini ranah politik, ASN tidak boleh berpolitik. Kalau memang berminat menjadi penjabat bupati, silakan ditempuh, nanti saya sampaikan ke Gubernur," tegasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Kepergok Keponakan, Nenek Usia 95 Tahun di Kabupaten Bekasi Diperkosa Kakek 70 Tahun Sampai Drop
-
Banjir Mulai Surut di Kabupaten Bekasi, BPBD Jabar Koordinasi dengan BRIN Lakukan Modifikasi Cuaca
-
101.568 Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Bekasi, Tiga Orang Meninggal Dunia
-
6436 Jiwa Terdampak Banjir yang Terjang Kabupaten Bekasi, Kondisi Terparah di Desa Sukajadi
-
Sudah Jatuh Jorban! Catat, Ini Nomor Pelaporan Kasus Chiki Ngebul di Kabupaten Bekasi
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?