SuaraBekaci.id - Penetapan status tersangka terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, dalam kasus dugaan suap, dinilai tidak memiliki dasar pidana.
Hal itu disampaikan Kuasa hukum Soleman, Siswadi. Menurutnya, kejadian itu hanya merupakan transaksi perdata biasa berupa jual beli mobil.
Siswadi menjelaskan bahwa Soleman membeli sebuah mobil dari seseorang berinisial R dengan skema pembayaran bertahap.
“Dan berdasarkan bukti yang disampaikan klien kami kepada penyidik juga telah membayar lunas pembelian mobil yang dimaksud,” kata Siswadi, Rabu (30/10/2024).
Baca Juga:Tragedi Remaja Picu Heri Koswara Usung Kesehatan Mental Gratis di Bekasi
Siswadi juga berpandangan bahwa adanya nuansa politik yang kuat dalam kasus ini, karena penetapan tersangka terhadap Soleman ditetapkan 28 hari menjelang Pilkada 2024.
Soleman yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, masuk dalam struktur tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3.
“Klien kami adalah tim pemenangan pasangan calon kepala daerah yang terdaftar pada KPU sedemikian hingga klien kami adalah peserta pemilu kepala daerah,” ujarnya.
Menurut Siswadi, penetapan Soleman sebagai tersangka kasus suap, tidak sesuai dengan Kejaksaan Agung yang telah mengeluarkan memorandum untuk menunda pemeriksaan pidana terhadap peserta pemilu guna menghindari kampanye hitam dan menjaga proses demokrasi berjalan baik.
Lebih jauh, Siswadi menduga bahwa Soleman menjadi target operasi untuk melemahkan kekuatan politik calon bupati nomor urut 03 menjelang Pilkafa 2024.
Baca Juga:Konsep Perpustakaan Modern di Kota Bekasi Jadi Ambisi Tri Adhianto
“Diduga (Soleman) sebagai pesanan pihak tertentu yang memliki power kekuasaan yang besar sehingga Soleman sebagai "Target Operasi" harus dilumpuhkan, atau jangan-jangan merupakan operasi senyap penggembosan secara terstruktu,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, dugaan gratifikasi ini berawal dari penyidikan terhadap RS, yang sebelumnya juga telah diproses hukum atas keterlibatannya dalam kasus ini.
"Penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan tersangka RS pada tersangka SL," ujarnya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi, Ronald Thomas Mendrofa mengatakan, SL yang juga Ketua PDIP Kabupaten Bekasi diduga kuat memanfaatkan posisinya untuk meloloskan berbagai proyek senilai ratusan juta
"Mereka sama-sama untuk pengurus an proyek. Nilai proyeknya bervariasi ya, rata-rata Rp200-Rp300 juta per proyek. Total ada 26 proyek,” ujar Ronald.
Selanjutnya, jaksa penyidik akan melakukan penahanan terhadap SL selama 20 hari di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pasirtanjung, Cikarang Pusat untuk kepentingan penyidikan.
SL disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kontributor : Mae Harsa
