SuaraBekaci.id - Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI didesak untuk membongkar tuntas kasus penambangan dan penjualan timah ilegal. Desakan ini disampaikan pihak embaga Pemantau Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Negara (LP3HN).
Di kasus ini diduga melibatkan Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso. Selain Prio, ada juga nama Direktur PT Timah, Ahmad Dani Virsal, serta pengusaha yang juga penasehat (advisor) Dirut Timah, Edi Kobri alias Buyung.
Kasus ini dari data yang dihimpun oleh LP3HN diduga dilakukan oleh para pelaku. Ada juga praktik pengelembungan harga timah yang diduga dilakukan oleh PT Timah.
Dari rentang waktu tiga bulan saja yakni Januari hingga Maret 2024, diduga ada 2 perusahaan yang mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dari PT Timah. SPK ini membuat kedua belas perusahaan itu melakukan penambangan dan penjualan timah.
Baca Juga:Nilai Investasi Kabupaten Bekasi Kalah Jauh dengan Kerugian Negara Korupsi Harvey Moeis Cs
"Data menunjukkan bahwa terdapat para penjual barang yang tidak dapat menjelaskan asal usul sumber biji timah yang dibeli, serta dugaan bahwa PT Timah berperan sebagai fasilitator penambangan ilegal, penadah biji timah ilegal, dan terlibat dalam pengrusakan ekologis yang merugikan negara," ujar Ketua Umum LP3HN Saidin Sianipar, seperti dikutip Sabtu (1/6).
Pihak LP3HN juga mencatat praktik jahat ini membuat negara merugi sebesar Rp 700 miliar dari penjualan ilegal timah batangan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar resmi.
Saidin juga menduga adanya keterlibatan pihak lain yang harus diusulkan dalam kasus tersebut.
Dia menekankan, harus adanya transparasi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan timah, di mana harus tahu asal-usul barang mulai dari pertambangan, pemurnian, hingga barang jadi.
"Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi negara dan menegakkan hukum terhadap pelaku ilegal yang merugikan negara," jelasnya.
Baca Juga:Tampang Tersangka Dugaan Korupsi Tol MBZ yang Rugikan Negara Rp1,5 Triliun
Pihak LP3HN sudah melayangkan surat desakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini.
Di sisi lain, Saidin mengungkapkan, adanya pembiayaan 28 anggota DPR RI ke Italia dan Jepang oleh PT MIND ID, hanya saja belum direspon baik Kartika Wirjoatmodjo selaku Wamen BUMN maupun Robertus Billitea Deputi Bidang BUMN.
