"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tanyanya.
"Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," sambung Jamiluddin.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan agar menteri yang ingin berkampanye untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika tetap berkampanye saat menjabat menteri, maka Presiden Jokowi diminta tegas untuk memecat.
"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan," pungasnya.
Baca Juga:5 Poin Pernyataan Jokowi Minta Stop Perang Rusia-Ukraina di Depan Biden
