Perjuangan Emak-emak di Bekasi Antre Gas 3 Kg: Tinggalkan Bayi Berjam-jam

SuaraBekaci.id - Peraturan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram sejak 1 Februari 2025 terus dikeluhan oleh masyarakat.

Pasalnya, sejak aturan itu dikeluarkan masyarakat kesusahan untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

Bukan hanya titik pangkalan gas yang jaraknya mayoritas jauh dari tempat tinggal warga, namun ketersediaan untuk mendapatkan gas juga kini sangat terbatas.

Pengorbanan panjang pun harus dilakukan oleh ibu empat anak, Nur Komalasari (34) warga Kampung Gabus, Kabupaten Bekasi.

Baca Juga:Pil Pahit Warga Cluster Setia Mekar Bekasi Tergusur Meski Miliki SHM

Sejak pagi hari, ia telah meninggalkan anaknya yang masih bayi di rumah dan keluar mencari gas elpiji 3 kilogram. Hal itu ia lakukan karena gas di rumahnya telah habis sejak Sabtu (1/2/2025).

“Biasanya beli di warung-warung biasa, (jaraknya) deket lumayan lah 100 meter dah. Kalau begini coba saya dari Gabus ke sini (Bekasi Timur) berapa ratus meter, belum anak saya tinggalin buat nyari gas,” kata Nur saat ditemui di pangkalan gas Jalan Karang Satria No 69 Kampung Cerewet, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Saat ditemui, Nur nampak mengantre dengan membawa dua tabung gas kosong ditemani dua anaknya. Nur mengatakan, ini lokasi ke delapan yang ia datangi selama dirinya mencari gas elpiji sejak pagi tadi.

Waktu tempuh dari rumahnya untuk sampai di pangkalan gas Bekasi Timur ini kurang lebih 40 menit.

Ia juga mengatakan, hal tersebut terpaksa dilakukan karena pengeluaran hariannya dalam beberapa waktu terakhir telah membengkak hingga 2 kali lipat.

Baca Juga:Gas 3 Kg Langka, Jerit Warga Bekasi: Pemerintah Jangan Bikin Kami Susah Terus!

“Sekarang saya masak air pake magic com buat masak air bikin susu anak saya. Sementara (makan) beli di warteg, sekali beli buat pagi doang Rp50 ribu, sore sama malem Rp50 ribu lagi. Biasanya Rp50 ribu bisa buat sampe sore,“ ujarnya.

Kondisi ini kata Nur, sangat membebaninya sebagai rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan pemerintah melarang pengecer jual gas elpiji sangat tidak tepat.

Ia lebih sepakat jika gas elpiji kembali dijual oleh pengecer, meskipun harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan harga di pangkalan atau agen gas.

“Warung biasa kan berfungsi juga, kalau dari sono (agen) hargnya sesuai HET di kita jualnya 22 ribu enggak apa-apa, kan warung butuh untung juga,” tuturnya.

Nur kemudian meminta pemerintah untuk turun langsung menengok kondisi masyarakat yang kesusahan, sejak gas elpiji 3 kilogram tak lagi boleh dipasarkan oleh pengecer.

“Tolong bu menteri kan gak tahu tentang kita (warga) semua di sini. Pokoknya saya butuh gas, bu menteri sini turun langsung biar tahu gas di sini langka, susah, ribet,” tegas Nur.

Warga lainnya, Suratman juga mengeluhkan hal yang sama, ia sudah berkeliling ke tiga tempat berbeda untuk mencari gas elpiji 3 kilogram.

“Udah cari ke mana aja saya, ke Pom bensin juga udah cari. Ini ada jaraknya 3 kilometer dari rumah buat cari gas,” ujar Suratman.

Lansia berusia 71 tahun itu mengaku, kelangkaan gas membuat pengecer yang masih memiliki stok mematok harga hingga Rp25 ribu per tabung dari yang biasanya hanya Rp21 ribu.

Namun ia memaklumi hal tersebut, melihat kondisi saat ini yang sangat sulit untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram tersebut.

“Saya nunggu sudah satu jam, saya nyari kemarin (beberapa hari lalu) saya masih dapet dari warung. Warung pun harganya mahal Rp25 ribu kemarin saya beli,” ujarnya.

Sama halnya dengan Nur, Suratman pun mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram ini.

Ia pun meminta, agar pemerintah turun turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana masyarakat begitu terbebani dari kebijakan baru terkait gas elpiji 3 kilogram ini.

“(pemerintah) harus yang bener bikin kebijakan, harus cek ke lapangan. Turun langsung. (Harapannya) kita gak perlu jauh-jauh buat beli gas gak buang buang waktu,” tandasnya.

Kontributor : Mae Harsa