SuaraBekaci.id - Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mengalami penurunan.
Menanggapi hal tersebut, uru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan turun naiknya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dipengaruhi persoalan bangsa yang berhubungan satu sama lain atau cyclical.
“Fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi persoalan bangsa secara cyclical,” kata Masduki, Rabu (27/4/2022) dikutip dari Antara.
Sebagai contoh, kata dia, saat ini kepuasan publik menurun sangat mungkin dipengaruhi persoalan minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan harga pangan. Selain itu ada isu yang sengaja dihembuskan pihak tertentu terkait penundaan Pilpres 2024.
Baca Juga:Sepekan Tersangka Kasus Minyak Goreng Ditangkap, Harga Migor di Jogja Belum Berubah
Dia menyampaikan problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah yang dibuktikan dalam hasil survei.
Meski demikian, dia mencermati bahwa masyarakat memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret. Misalnya pada awal tahun 2022 di mana berdasarkan Survei Indikator Politik, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 71 persen dan Wapres Ma’ruf Amin 57,6 persen atau mencapai rekor tertinggi.
Menurut Masduki, saat itu publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 secara signifikan dan mulai menggeliatnya perekonomian.
“Survei Indikator menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun,” ujar Masduki.
Masduki meyakini ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada.
Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Masduki menganggapnya sebagai hal yang wajar.
“Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden,” kata Masduki.
Masduki menjelaskan Wapres tidak memiliki fungsi sebagai pelaku eksekusi melainkan hanya koordinasi.
Dia menekankan semua hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, dieksekusi kementerian/lembaga sehingga wajar apabila publik menilai kementerian/lembaga yang bekerja melakukan sesuatu, bukan Wapres.
Masduki mengatakan Wapres tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei. Begitu pula tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publik meningkat.
"Yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya, seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama," jelasnya.
