SuaraBekaci.id - Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 01, Heri Koswara, mengungkapkan komitmennya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi, jika ia dan pasangannya Sholihin menang dalam Pilkada Kota Bekasi 2024.
Pembentukan Satgas Anti Korupsi dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi di Kota Bekasi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah ada, namun kenyataannya masih banyak temuan-temuan yang muncul dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum optimal dan perlu diperkuat," tegas Heri, Minggu (10/11/2024).
Satgas anti korupsi diharapkan dapat menciptakan pengawasan yang lebih ketat dalam tata kelola pemerintahan, demi mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap merugikan masyarakat.
Baca Juga: Cerita Putri Pahlawan Nasional Kusumah Atmaja yang Hidup Sederhana
Selain itu, Heri menjelaskan bahwa Satgas Anti Korupsi ini akan berperan proaktif dan preventif dalam mengawal kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengeluaran anggaran barang dan jasa.
“Selama ini, proses-proses ini sering menjadi titik rawan untuk praktik korupsi. Satgas ini akan berfokus untuk memastikan setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi anggaran, berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.
"Satgas ini akan bekerja secara preventif, dengan fokus pada mencegah dan mengantisipasi agar tidak ada lagi hal-hal yang merugikan masyarakat Bekasi, seperti yang terjadi sebelumnya," imbuhnya.
Heri juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah ini, Heri berharap dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Bekasi, sekaligus memperkuat pondasi birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.
Baca Juga: Pilgub Jabar: Warga Kota Bekasi Dibayar 200 Perak Lipat dan Sortir Kertas Suara
"Reformasi birokrasi tidak hanya soal aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik KKN dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Heri.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
Biar Warga Tenang Nyoblos, Kemendagri Proses Tanggal 27 November Jadi Hari Libur Nasional
-
Viral Prabowo Kampanyekan Cagub Jateng, Netralitas Presiden Dipertanyakan?
-
Siap-siap! Kemendagri Bakal Setop Pemberian Bansos Saat Musim Pilkada 2024
-
Kemendagri Soroti Masalah Netralitas ASN hingga Kades Jateng dan Jatim di Pilkada, Siapkan Sanksi Tegas
-
Takut NIK Tidak Terdaftar? Cek DPT Online Pilkada 2024 di Sini!
Terpopuler
- Siapa Intan Srinita? TikToker yang Sebut Roy Suryo Dalang di Balik Fufufafa Diduga Pegawai TV
- Andre Taulany Diduga Sindir Raffi Ahmad, Peran Ayu Ting Ting Jadi Omongan Netizen
- Beda Kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN: Kebanting 10 Kali Lipat
- Kembali di-PHP Belanda, Pemain Keturunan Rp695 Miliar Pertimbangkan Bela Timnas Indonesia?
- Dear Shin Tae-yong! Kevin Diks Lebih Senang Dimainkan sebagai Pemain...
Pilihan
-
Bank Ina Milik Konglomerat Salim Catat Kenaikan Kredit Macet Hampir 5%
-
Kebijakan Perang Dagang Trump Bisa Bikin Rupiah Terpuruk, Pagi Ini Kembali Loyo
-
Biodata Benny Blanco: Sexiest Man Alive 2024 Versi PEOPLE Magazine
-
Fenomena Viral: Peserta CPNS Tiba dengan Mobil Mewah Toyota Alphard, Turun Anggun Menuju Lokasi Tes
-
Harga Emas Antam Merosot Lagi Hari Ini
Terkini
-
Ketua RT Ungkap Kondisi Satu Keluarga di Bekasi yang Jadi Korban Kecelakaan Tol Cipularang
-
Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Begini Penjelasan Jasa Marga
-
Cerita Warga Bekasi Jadi Korban Banjir Kiriman Bogor: Air Setinggi 2 Meter
-
Korban Kebakaran Pabrik di Bekasi Dapat Santunan? Begini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan
-
Kampanye Akbar di Bekasi, Syaikhu-Ilham Habibie Janjikan Buka 3 Juta Lapangan Kerja