Pilkada 2024: Calon Walkot Bekasi Heri Koswara Bakal Bentuk Satgas Anti Korupsi

SuaraBekaci.id - Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 01, Heri Koswara, mengungkapkan komitmennya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi, jika ia dan pasangannya Sholihin menang dalam Pilkada Kota Bekasi 2024.

Pembentukan Satgas Anti Korupsi dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi di Kota Bekasi yang lebih transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah ada, namun kenyataannya masih banyak temuan-temuan yang muncul dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum optimal dan perlu diperkuat," tegas Heri, Minggu (10/11/2024).

Satgas anti korupsi diharapkan dapat menciptakan pengawasan yang lebih ketat dalam tata kelola pemerintahan, demi mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap merugikan masyarakat.

Baca Juga: Cerita Putri Pahlawan Nasional Kusumah Atmaja yang Hidup Sederhana

Selain itu, Heri menjelaskan bahwa Satgas Anti Korupsi ini akan berperan proaktif dan preventif dalam mengawal kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengeluaran anggaran barang dan jasa.

“Selama ini, proses-proses ini sering menjadi titik rawan untuk praktik korupsi. Satgas ini akan berfokus untuk memastikan setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi anggaran, berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.

"Satgas ini akan bekerja secara preventif, dengan fokus pada mencegah dan mengantisipasi agar tidak ada lagi hal-hal yang merugikan masyarakat Bekasi, seperti yang terjadi sebelumnya," imbuhnya.

Heri juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Dengan langkah ini, Heri berharap dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Bekasi, sekaligus memperkuat pondasi birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.

Baca Juga: Pilgub Jabar: Warga Kota Bekasi Dibayar 200 Perak Lipat dan Sortir Kertas Suara

"Reformasi birokrasi tidak hanya soal aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik KKN dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Heri.