SuaraBekaci.id - Sejumlah massa buruh sempat bersitegang dengan aparat kepolisian saat demo menuntut kenaikan UMK 2024 di Cikarang, Jawa Barat.
Dalam laporan akun @infobekasi, Rabu (29/11), polisi terpaksa membubarkan massa aksi saat akan berupaya memblokade jalan Teuku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Dari video yang diunggah tampak sejumlah aparat kepolisian meminta massa buruh untuk tidak berada di tengah jalan. Aparat mendorong sejumlah buruh untuk ke pinggir jalan.
Pihak kepolisian meminta massa buruh untuk menggelar aksi demo di titik yang telah mereka tentukan. Setelah aparat kepolisian meminta buruh untuk tidak berada di tengah jalan, arus lalu lintas kembali lancar.
Baca Juga: Viral Penampakan Bekasi Versi AI, Kondisi Bantargebang Sangat Realistik
Video yang diunggah ini pun menimbulkan reaksi dan komentar dari netizen. Mereka meminta buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini untuk tidak merugikan orang lain yang akan beraktivitas.
"Tindak tegas kalau sudah menutup jalan seperti ini. Silahkan melakukan unjuk rasa tapi jangan merugikan orang lain yg mau beraktifitas," komentar salah satu netizen.
Aksi Buruh Bekasi Hari Ini
Massa dari sejumlah elemen buruh Bekasi pada hari ini, Rabu (29/11) dijadwalkan akan kembali turun ke jalan. Buruh kembali berdemo dengan tuntutan untuk mengawal rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024.
Pantuan dari sejumlah akun di media sosial, sejumlah buruh pada Rabu pagi ini sudah bergerak untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Hari Ini Buruh Bekasi Kembali Turun ke Jalan, Kenaikan UMK 2024 Jadi Tuntutan
Di kawasan MM 2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dari unggahan Bekasi24jam--jaringan Suara.com, sejumlah buruh sudah mulai memenuhi jalan.
Informasi yang dihimpun, sejumlah elemen buruh di Kota Bekasi juga bakal turun ke jalan dengan titik konsentrasi di Pemkot Bekasi.
Sebelumnya, kemarin, Selasa (28/11), sejumlah elemen buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jawa Barat. Tuntutat mereka ialah soal kenaikan UMK 2024.
Pemkab Bekasi untuk UMK 2024 memberikan rekomendasi sebesar 13,99 persen, yang artinya UMK Kabupaten Bekasi 2024 diusulkan menjadi Rp5.856.324. UMK Kabupaten Bekasi 2023 sendiri di angka Rp5.137.574,44
Surat rekomendasi Pemkab Bekasi menyebut bahwa rekomendasi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Selain itu dalam rekomendasinya kepada Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi menyebut bahwa UMK 2024 tersebut untuk keberlangsungan iklim usaha di Kabupaten Bekasi.
Berita Terkait
-
LPCK Gelar RUPSLB 2024, Menyetujui Rights Issue 3 Miliar Saham
-
LPCK Resmikan Masjid Lippo Cikarang 2
-
Demo di Kemnaker, Buruh Minta Permenaker Baru Soal Upah Sesuai Putusan MK
-
Digeruduk Buruh Dua Kali, Pemprov DKI Pastikan UMP 2025 Naik
-
Minta UMP DKI Naik Jadi Rp 6,5 Juta, Buruh Geruduk Balai Kota Lagi
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Debat Pilkada Kota Bekasi: Heri-Sholihin Tutup Paparan Visi Misi dengan Cara Tak Biasa
-
Heri-Sholihin Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Bisa Tembus 8 Persen, Begini Caranya
-
Penampakan Warung Kelontong Tempat Jualan Obat Terlarang di Bekasi
-
5 Hari Banjir Rob Rendam Desa Hurip Jaya Bekasi: 320 KK Jadi Korban
-
Kampanye Hitam di Pilkada Kota Bekasi: Heri-Sholihin Tempuh Jalur Hukum