2 Jam Audiensi dengan Pemkot Bekasi Soal Kontrak, Ratusan TKK Pulang dengan Kondisi Seperti Ini

SuaraBekaci.id - Ratusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (9/10). Aksi itu terkait dengan tuntutan kejelasan nasib para tenaga honorer serta penolakan terhadap sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Diketahui, masa kerja tenaga honorer Kota Bekasi dikabarkan bakal berakhir pada November 2023 mendatang.

“Kegiatan dari teman TKK ini untuk memperjuangkan nasib dari TKK dimana dengan kebijakan dari Pemkot Bekasi yang ingin melakukan pengajuan dari teman teman TLK melalui LPSE untuk Desember 2023,” kata perwakilan TKK dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Elifer.

Elifer menerangkan,sistem LPSE yang diatur dalam regulais Pekerja Penyedia Jasa Lainnya (PJLP) dikhawatirkan bakal membuat status tenaga honorer yang ada saat ini tidak memiliki keistimewaan.

Baca Juga: Harga Beras Meroket Gegara Musim Kemarau, Apa yang Bisa Dilakukan Pemkot Bekasi?

“Karena dengan adanya PJLP ini temen-temen khawatir dengan masa kerja yang 5-10 tahun akan hilang dengan secara otomatis sehingga jika ada potensi seperti PPPK ataupun CPNS maka mereka nasibnya sama seperti masyarakat umum tidak ada keistimewaan,” jelasnya.

“Karena menurut Kemenpan bahwa itu status teman-teman tenaga honorer untuk diajukan sebagai ASN,” lanjut Eifer.

Di tengah aksi demonstrasi itu, beberapa perwakilan TKK dipanggil untuk audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota Bekasi di Pendopo area Kantor Wali Kota Bekasi. Aundiensi berjalan sekitar 2 jam.

Perwakilan TKK yang mengikuti audiensi, Humaidi Hambali menerangkan, dari hasil audiensi itu Pemkot Bekasi disebut tidak akan menonaktifkan tenaga honorer Kota Bekasi yang ada saat ini.

Namun, dia mengungkap masih ada yang janggal dari hasil audiensi itu. Menurutnya, tetap tidak ada jaminan yang jelas untuk nasib TKK Pemkot Bekasi ke depnnya.

Baca Juga: Breaking News! Buntut Ricuh Persija vs Persib, Pemkot Bekasi Larang Stadion Patriot Gelar Laga Tensi Tinggi

“Sekda tadi bilang Pemerintah Kota Bekasi tetap akan menyelamatkan jadi tidak ada isu pemberhentian atau menonaktifkan TKK. Tapi ada satu saja yang janggal pada saat kita butuh jaminan mereka tidak menjamin apa-apa kalau itu semua terjadi,” ujar Humaidi.