Sengketa Lahan 3 SDN di Bantargebang, Pemkot Bekasi Wajib Bayar Rp19 Miliar

SuaraBekaci.id - Polemik sengketa lahan di tiga sekolah dasar negeri (SDN) yang berada di wilayah Bantargebang mengharuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi wajib membayar uang ganti rugi kepada ahli waris sekitar Rp19 miliar.

Kewajiban itu karena secara hukum telah dibuktikan bahwa tanah atas 3 sekolah yakni SDN III, IV, dan V Bantargebang dengan total luas tanah sekitar 3.400 meter adalah sah milik ahli waris.

“Rp19 miliar (uang ganti rugi). Perkiraan luas tanah di masing-masing sekolah SD IV itu sekitar 1.900 meter, untuk SD 5 1.000 meter, dan SD 3 itu 500 meter,” jelas kuasa hukum ahli waris, Andri Sihombing, Selasa (29/8) malam.

Andri menerangkan bahwa terkait pembayaran uang ganti rugi pihak pengadilan negeri pada 2 Agustus 2023 telah menyurati Pemkot Bekasi untuk segera membayar kewajibannya.

Baca Juga: 3 SDN di Bantargebang Disegel Gegara Konflik Lahan, Disdik Bekasi Minta Ahli Waris Bersabar

“Tapi tidak dilaksanakan, maka selanjutnya masuk tahap eksekusi nanti jatuhnya perintah, jadi memang kita balikan ke hukumnya aja,” ujarnya.

Andri tidak menjelaskan dengan rinci tanggal pasti batas pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan oleh Pemkot Bekasi.

Namun, ia memastikan jika perintah pembayaran ganti rugi tak kunjung dipenuhi juga oleh Pemkot Bekasi, pihaknya tak segan untuk kembali menyegel 3 SDN tersebut.

“Kurang lebih seperti itu (kembali segel sekolah), jangan dia sampai gak ada kepastian hukum kan,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi mengatakan pihaknya pun akan membayar uang ganti rugi yang merupakan hak ahli waris.

Baca Juga: Gedung Sekolah Ditutup oleh Ahli Waris, Kepsek Bantargebang V Buka Suara: Kita Syok Berat

Namun, Deded menerangkan bahwa proses pembayaran uang ganti rugi itu memerlukan proses.

“Mekanisme pembayaran kita kan melalui anggaran ya, anggaran kan tidak bisa serta merta dibayar begitu saja. Ini pak wali, TAPD, mungkin sedang memikirkan, lagi berproses,” jelasnya.

Sementara sambil menunggu proses pencairan, Deded menyebut pihaknya telah melakukan negosiasi dengan pihak ahli waris untuk kembali membuka akses masuk di tiga SDN tersebut.

“Negosiasinya dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, Dinas Pendidikan terhadap ahli waris yang melakukan penggembokan, minta dibuka gemboknya, akhirnya bisa dibuka,” tutupnya.

Kepsek Kaget Gedung Sekolah Ditutup

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bantargebang V Kota Bekasi, yang terletak di Jalan Villa Nusa Indah, Bantargebang, Kota Bekasi dipagar seng, Senin (28/8). Namun penutupan itu tidak diketahui oleh pihak sekolah.

Kepala Sekolah SDN Bantargebang V Kota Bekasi, Aisyah mengaku syok berat saat mengetahui akses masuk halaman sekolahnya ditutup pagar seng pada Minggu (27/8).

“Iya, enggak ada konfirmasi tiba-tiba (dipagar seng). Bukan kaget lagi, syok berat bagi guru, orang tua, siswa, semuanya,” kata Aisyah, saat ditemui awak media.

Aisyah mengaku sangat kecewa atas tindakan pemagaran itu. Akibatnya, ratusan siswa SDN Bantargebang V Kota Bekasi harus menjalani kegiatan belajar secara during atau online.

“Waduh bukan kecewa lagi, ini mah sudah luar biasa,” ujarnya.

Aisyah menyebut, pihak ahli waris hingga saat ini belum bisa dihubungi. Sementara, pihaknya kini tengah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait peristiwa tersebut.

“Anak-anak PJJ (pendidikan jarak jauh) sekarang, mudah-mudahan enggak lama lah, tadi juga sudah dikomunikasikan, 1-3 hari PJJ, itu harapan kami," jelasnya.

Dari pantuan SuaraBekaci.id, Senin (28/8), di tembok terdapat spanduk berukuran kurang lebih 1x5 meter yang bertuliskan, ‘Tanah milik ahli wari H. M. Nurhasanuddin Karim’

Sementara pintu sekolah juga tak bisa diakses karena ditutupi seng. Pada seng yang menutup pintu sekolah terdapat spanduk yang berisi tuntutan agar Wali Kota Bekasi membayarkan hak waris.

Kontributor: Mae Harsa