- Sejumlah tokoh lintas generasi berdiskusi dengan Jusuf Kalla di Jakarta Selatan mengenai kepemimpinan dan ekonomi negara, Sabtu (7/3/2026).
- Peserta diskusi ingin mempelajari pengalaman Jusuf Kalla serta menyoroti isu kriminalisasi aktivis dan kebijakan makan gratis.
- Jusuf Kalla menekankan bahwa pertemuan tersebut fokus mencari gagasan perbaikan negara tanpa agenda politik menjatuhkan pemerintah.
SuaraBekaci.id - Sejumlah tokoh lintas generasi menggelar diskusi bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas isu kepemimpinan nasional, kondisi ekonomi, serta berbagai tantangan yang dihadapi negara.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan pertemuan itu bertujuan belajar dari pengalaman Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, menteri, ketua partai, hingga juru damai di berbagai konflik.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting dalam konteks krisis kepemimpinan global yang saat ini terjadi di berbagai negara.
Baca Juga:Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla
“Penyelenggaraan negara tidak boleh menggunakan insting dan cara instan. Itu yang kami pelajari dari konsep dan pengalaman Pak JK,” kata Feri kepada wartawan usai diskusi.
Selain membahas kepemimpinan, Feri juga mengungkapkan para peserta berdiskusi mengenai berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dalam kesempatan itu, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto,juga menyoroti sejumlah isu, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
Tiyo menyebut, terdapat ratusan aktivis yang saat ini masih berstatus tersangka.
Ia mengibaratkan Indonesia sebagai “bus besar” yang membawa sekitar 280 juta rakyat sebagai penumpang.
Baca Juga:3 Jurus Rahasia JK, Agar PTN-BH Tidak Jadikan Mahasiswa 'ATM'
Bus tersebut, kata dia, saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai penumpang, rakyat berhak memberi teguran kepada sopir ketika arah perjalanan tidak sesuai dengan tujuan besar negara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dikaji secara lebih tepat sasaran agar tidak mengganggu anggaran sektor lain, terutama pendidikan.
Sementara itu, akademisi dan rektor Universitas Rakyat Negeri Sudirman Said menilai Indonesia saat ini menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai semakin langkanya kepemimpinan berbasis nilai intrinsik.
“Kepemimpinan sejati dasarnya adalah integritas, visi, kebijaksanaan, pengetahuan, dan idealisme. Nilai-nilai ini yang makin langka dalam panggung kekuasaan,” kata Sudirman.
Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara justru membutuhkan tipe kepemimpinan yang berlandaskan nilai intrinsik tersebut.
