SuaraBekaci.id - Dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 3 Kota Bekasi, oleh komite sekolah mendadak viral, akibat video amatir yang di unggah salah satu orang tua siswa.
Komite sekolah saat itu mengadakan musyawarah bersama wali murid di sebuah ruangan kelas sekolah. Hasil musyawarah itu memutuskan dana nominal Rp4,5 juta dibebani kepada wali murid kelas X.
Hal ini mendapat kritik pedas dari pengamat pendidikan, Imam Kobul Yahya. Ia menyebut lebih baik tidak ada komite sekolah jika tugasnya hanya menghalalkan praktik pungutan liar.
"Kalau menurut saya, kalau memang kegiatan komite sekolah ini hanya melegalkan pungutan liar yang di inginkan sekolah menurut saya sih di bubarkan saja," ucap Imam kepada SuaraBekaci.id, Minggu (20/11/2022).
Dugaan pungli yang dilakukan Komite sekolah di SMA 3 Kota Bekasi, berlandasan Peraturan Gubernur (Pergub) 97 Tahun 2022, yang menyebut bahwa hal itu adalah sumbangan bukan pungutan liar.
Kendati demikian, Imam mengharap agar Peraturan Gubernur (Pergub) 97 dihapus karena khawatirkan hal itu bisa menjadi 'tameng' komite sekolah untuk meminta uang kepada wali murid.
"Makannya saya bilang itu Pergub itu dibatalkan dihapuskan saja, kalau bisa juga komite sekolah engga usah ada, nggak penting," katanya.
Dirinya lebih menyarankan dari pada komite sekolah lebih baik dibentuk koordinator kelas (Korlas), yang diisi oleh wali murid.
Imam mengungkap Pembuatan Korlas lebih efektif dibandingkan komite sekolah, karena orang tua wali murid bisa melihat apa saja kekurangan yang dibutuhkan anaknya disekolah.
Baca Juga:Kepala Sekolah SMA 3 Kota Bekasi Buka Suara Soal Dugaan Pungli Komite Sekolah: Tidak Mewajibkan!
"Bentuk aja korlas, nanti orang tua melihat apa saja kekurangan di kelas masing-masing siswa, jadi mereka berembuk siapa yang mampu," ucapnya.
