Sita Uang Rp 200 juta dari Ketua DPRD Kota Bekasi, KPK Terus Perdalam Kasus Korupsi Rahmat Effendi

KPK sendiri saat ini terus melakukan pendalaman kasus korupsi yang dilakukan eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Andi Ahmad S
Senin, 31 Januari 2022 | 17:22 WIB
Sita Uang Rp 200 juta dari Ketua DPRD Kota Bekasi, KPK Terus Perdalam Kasus Korupsi Rahmat Effendi
Barang bukti berupa uang tunai ditampilkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraBekaci.id - Uang sebanyak Rp 200 juta dari Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/1/2022).

KPK sendiri saat ini terus melakukan pendalaman kasus korupsi yang dilakukan eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Penyitaan dilakukan saat KPK memeriksa Chairoman J Putro pada Kamis (27/1) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dengan tersangka Rahmat Effendi (RE) dan kawan-kawan.

"Dilakukan penyitaan berupa uang yang diserahkan oleh saksi Chairoman J Putro sebesar Rp200 juta kepada tim penyidik," ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca Juga:Duit Rp 200 Juta dari Rahmat Effendi yang Dikembalikan Ketua DPRD Kota Bekasi Akhirnya Disita KPK

Selain itu, kata Ali, KPK juga mengonfirmasi dan memperdalam penganggaran lahan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sebelumnya pada Selasa (25/1), KPK pun telah memeriksa Chairoman J Putro sebagai saksi untuk mendalami pengajuan anggaran berbagai proyek Pemerintah Kota Bekasi dan dugaan adanya aliran dana dari proyek tersebut untuk beberapa pihak.

Terkait kasus dugaan korupsi itu, KPK telah menetapkan total sembilan tersangka.

Sebagai penerima suap, yaitu Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Lalu, pemberi suap, yakni Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Baca Juga:KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar Diduga Setoran Hasil Suap dari Orang Kepercayaan Bupati Langkat Nonaktif

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini