SuaraBekaci.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terbuka terhadap kritik.
Mahfud MD mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," kata Mahfud MD dilansir dari Antara, Senin (15/2/2021).
Mahfud MD menyatakan, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik. Oleh karenanya, kata dia, Presiden Jokowi mempersilakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan.
Baca Juga:Jusuf Kalla Tanya Cara Kritik Tak Dipolisikan, Mahfud MD Bilang Begini
Sebagai negara demokrasi, kata dia, pemerintah terbuka terhadap kritik. Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis yang mengarah ke pemerintah.
Karena, kata dia, laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tuturnya.
Mahfud pun menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.
Baca Juga:Rocky Gerung Sebut 'Pak Lurah' Tak Bisa Atasi Kekacauan, Sindir Jokowi?
Mahfud menjelaskan, tindakan pemerintah dalam menyikapi kritik suadh menjadi dilema sejak jaman JK.
Karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," ujar Mahfud MD.
Mahfud menambahkan, di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD.
