- Ketua Umum Projo, Budi Arie, menyetujui kompromi Pilkada: Gubernur dipilih DPRD, Bupati/Wali Kota dipilih langsung.
- Projo melihat kompromi ini sebagai solusi moderat untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif daerah.
- Mekanisme baru harus menjamin kepala daerah terpilih bekerja efektif untuk rakyat tanpa praktik transaksional.
SuaraBekaci.id - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, merespons perkembangan terbaru terkait kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pemilihan Gubernur dilakukan melalui DPRD.
Sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan pengecualian wilayah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Budi Arie menyatakan bahwa Projo dapat menerima dan menyetujui kompromi tersebut sebagai jalan tengah yang realistis di tengah dinamika politik nasional serta kebutuhan akan stabilitas pemerintahan daerah.
“Projo memandang kompromi ini sebagai solusi moderat yang mengakomodasi berbagai kepentingan bangsa. Pemilihan Gubernur melalui DPRD dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah, sementara pemilihan langsung Bupati dan Wali Kota tetap menjaga kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput,” ujar Budi Arie, Senin (6/1).
Ia menambahkan bahwa mekanisme ini tetap harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratis, agar tidak menjauh dari semangat reformasi.
“Yang terpenting bukan semata mekanismenya, tetapi bagaimana memastikan kepala daerah yang terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat, bebas dari praktik transaksional, dan mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif,” tegasnya.
Budi Arie juga menekankan bahwa Projo akan terus mengawal pembahasan kebijakan Pilkada ini agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, stabilitas politik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kompromi ini harus menjadi sarana memperkuat demokrasi Pancasila, bukan melemahkannya. Efisiensi penting bagi pemerintah , tapi kegembiraan rakyat jangan di hilangkan. Rakyat berhak bergembira, ” tutup Budi Arie.
Baca Juga: Anggota DPRD Bekasi Dilaporkan ke Polisi, Ini Kasusnya!
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun