SuaraBekaci.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyiapkan sembilan Pos Pelayanan Ops Ketupat Jaya 2024 di beberapa titik strategis selama masa mudik Lebaran. Salah satunya berada di area Museum Gedung Juang 45, Tambun, Kabupaten Bekasi.
Pos Pelayanan mudik di Gedung Juang 45, Tambun, dilengkapi berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik. Fasilitas tersebut di antaranya, terdapat musala, kantin, pos kesehatan, pos relaksasi, pos istirahat, pos C anak, hingga pos PMI yang dimanfaatkan sebagai ruang laktasi.
Selain itu, terdapat pula sejumlah UMKM yang berjualan di halaman Gedung Juang 45 itu. Harapan pelaku UMKM, mereka dapat meraih untung lebih besar selama mengikuti event lebaran di pos pelayanan mudik Gedung Juang 45.
Baca juga:
Sayangnya, kenyataan tak sesuai harapan. Hingga H-1 lebaran, pelaku UMKM di pos pelayanan mudik Gedung Juang 45 itu mengeluhkan sepinya para pemudik yang mampir ke lokasi tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Endrun, salah satu pelaku UMKM di lokasi posko mudik Gedung Juang 45. Menurutnya, sejauh ini mayoritas dia hanya melayani pembeli yang berasal dari warga lokal yang tinggal di sekitar Tambun.
Endrun mengatakan, pemudik yang berisitirahan di pos pelayanan mudik Gedung Juang 45 itu sangat jarang terlihat.
“Paling warga sekitar aja (pembeli), sekarang belum keliatan ada pemudik yang masuk,” ujar Endrun kepada SuaraBekaci.id, Selasa (9/4/2024).
Baca juga:
Baca Juga: Intip Mudik dengan Perahu dari Cilincing ke Muaragembong Bekasi
Endrun menyebut, dirinya telah mengikuti event lebaran di pos pelayanan mudik Gedung Juang 45 ini sejak Kamis (4/4/2024). Sejak hari itu, dia baru merasakan adanya kenaikan pembeli pada Sabtu (6/4/2024).
Pembeli nya pun masih didominasi oleh warga lokal, bukan dari pemudik. Namun setelahnya, suasa sepi pembeli kembali dirasakan oleh Endrun.
“Paling kemarin pas malam minggu (ramai pembeli), kalau sekarang-sekarang gak keliatan,” ucapnya.
Kurangnya antusiasme pemudik mampir ke pos pelayanan Gedung Juang 45 itu akhirnya berdampak pada pendapatan pelaku UMKM yang tergolong minim. Padahal kata Endrun, pelaku UMKM dikenakan iuran harian sekitar Rp150 ribu, sebagai biaya penyewaan tempat.
Sepinya pembeli ditambah tarif sewa tempat, membuat Endrun terpaksa hanya meraih sedikit keuntungan dari hasilnya berjualan.
“(iuran sewa) Rp150 ribu katanya segitu. Ya (keuntungan) hampir pas-pasan,“ ujar Endrun.
Berita Terkait
-
Intip Mudik dengan Perahu dari Cilincing ke Muaragembong Bekasi
-
Catat! Ini 10 Posko Layanan Kesehatan Arus Mudik di Kabupaten Bekasi
-
Dor! Dua Tahanan PN Cianjur Kabur ke Bekasi Dilumpuhkan Petugas
-
Kondisi Puncak Arus Mudik di Bekasi Pada Malam Ini: 52.827 Motor Pemudik Lintasi Kalimalang
-
Lebaran 2024: Bekasi Ditinggal 50 Persen Lebih Warganya Mudik ke Kampung Halaman
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun