Scroll untuk membaca artikel
Galih Prasetyo
Jum'at, 22 Maret 2024 | 19:31 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi kembali menggelar sidang administratif pelanggaran pemilu, terkait perkara dugaan penggelembungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur, Jumat (22/3/2024).[Suara.com/Mae Harsa]

SuaraBekaci.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi kembali menggelar sidang administratif pelanggaran pemilu, terkait perkara dugaan penggelembungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur, Jumat (22/3/2024).

Agenda sidang adalah pembacaan jawaban dari terlapor dan pembuktian alat bukti pelapor. Lima orang terlapor hadir yakni, Ketua PPK Bekasi Timur nonaktif, M. Lukman, serta 4 Anggota PPK Bekasi Timur di antaranya, Gregy Thomas, Ujang, Aris, dan Pradana.

Berbeda dengan empat terlapor lainnya, Ketua PPK Bekasi Timur hadir didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Pembacaan jawaban oleh Lukman pun diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Tarsisius Teren Utomo.

Di tengah pembacaan jawaban, Tarsisius sempat mengungkap bahwa saat ini kondisi kliennya tertekan secara mental akibat kasus yang disangkakannya.

Baca Juga: Jadwal Buka Puasa 22 Maret 2024 Untuk Wilayah Bekasi

“Sampai hari ini klien kami merasa tertekan secara mental, harkat, dan martabat, keluarganya diasingkan, anaknya sampai hari ini tidak bermain handphone,” kata Tarsisius dalam persidangan.

Sementara, empat terlapor lainnya mengatakan bahwa kasus dugaan penggelembungan suara bermula dari adanya ketidak sesuaian data suara di sirekap yang dibuktikan dengan adanya indikator berwarna merah pada sirekap.

“Jadi indikator di sirekap berubah jadi warna merah yang kami ketahui itu karena tentu terjadinya selisih. Selisih itu timbul ketika jumlah hak pilih dan surat surat yang digunakan itu tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara kumulatif dari seluruh partai,” jelas Anggota PPK Bekasi Timur, Gregy.

Adanya ketidak sesuain data terdapat di tiga kelurahan yang telah selesai dilakukan proses perhitungan suara, yakni Aren Jaya, Bekasi Jaya, dan Margahayu.

Hal tersebut membuat empat terlapor yakni Anggota PPK Bekasi Timur syok. Sebab, sebelumnya mereka memastikan bahwa proses perhitungan suara di tiga kelurahan itu sudah selesai dengan data yang sinkron.

Baca Juga: Kasus Tanah di Jatikarya: KY Ingatkan Hakim Jaga Independensi, Sidang Lanjut Senin Depan

Mendengar jawaban dari para terlapor, Supriadi sebagai pelapor menyatakan bahwa dirinya menyerahkan seluruh keputusan persidangan kepada pihak Bawaslu.

Dia menegaskan, bahwa dalam laporannya dia telah menyertakan sejumlah alat bukti berkaitan dengan dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Bekasi Timur.

“Apapun keputusannya kami akan menerima. Tapi apabila ada bukti yang harus disiapkan atau ada kekurangan akan disiapkan. Kami berharap keputusan nanti menjunjung tinggi keadilan,” ujar Suryadi.

Setelah pembacaan jawaban dari terlapor, Bawaslu kemudian melanjutkan sidang dengan mengesahkan tiga alat bukti dari pelapor.

Kontributor : Mae Harsa

Load More