SuaraBekaci.id - Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan untuk bisa atasi masalah kemiskinan esktrem di Bekasi dibutuhkan kerja keroyokan dari semua pihak.
Pihak Pemkab Bekasi sendiri intervensi anggaran sejumlah perangkat daerah yang bersumber dari pembiayaan APBD 2024 untuk atasi masalah ini.
Baca Juga:
Cak Imin Ungkap Ada Operasi Berduit ke Kiai PKB, Said Aqil: Banyak Ulama Bisa Dibeli
Dani menjelaskan bahwa intervensi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah terkait diperlukan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun ini sesuai target pemerintah pusat.
"Butuh kerja keroyokan agar kemiskinan ekstrem ini bisa dituntaskan tahun ini. Di beberapa dinas sudah saya instruksikan untuk fokus menangani persoalan ini," katanya.
Dani menambahkan sejauh ini upaya pemerintah daerah untuk menekan jumlah penduduk kategori miskin cukup berhasil, termasuk penurunan signifikan pada warga kategori miskin ekstrem.
Pada penghujung tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi mencapai 1.926 kepala keluarga hingga berhasil diturunkan pada setahun kemudian atau di akhir 2023 menjadi 1.160 kepala keluarga yang tersebar di 23 kecamatan daerah itu.
"Salah satu program pengentasan kemiskinan ini melalui dinas sosial dengan bantuan langsung tunai dan dinas perkimtan juga ada melalui program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni)," katanya.
Baca Juga: Nyalon DPR RI Verrell Bramasta Janji Entaskan Kemiskinan di Jabar, Rela Gunakan Gajinya
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menilai program perbaikan rutilahu efektif untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta untuk perbaikan alas, atap, dan dinding, sekaligus sebagai stimulus mendapatkan dukungan tambahan dari gotong royong keluarga.
Pada tahun 2024, Disperkimtan Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program perbaikan rutilahu dengan menyasar sebanyak 1.655 titik di 23 kecamatan. [Antara]
Berita Terkait
-
Pamer Jersey Nomor 2, Camat Pondok Gede Klaim Tidak Sengaja: Gak Ada Hubungan dengan Capres
-
Dipanggil Bawaslu Dugaan Pelanggaran Netralitas, Camat Jatiasih: Bloon Kalau ASN Sampai Lakukan Itu!
-
Buntut Dugaan ASN Kota Bekasi Langgar Netralitas, Pimpinan Bank Sampai Diperiksa Bawaslu
-
ASN Kota Bekasi Segera Dipanggil Bawaslu Jabar: Jika Ada Unsur Pidana Diteruskan ke Ranah Hukum
-
Geger Jalan Rusak Akibat Gerakan Tanah di Bekasi, Pusat Vulkanologi Duga Akibat Hal Ini
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?