SuaraBekaci.id - Sejumlah titik di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (30/11) siang mengalami kepadatan lalu lintas imbas dari aksi demo buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024.
Hari ini para buruh turun ke jalan jelang penetapan UMK 2024 yang akan segera diumumkan Pemprov Jabar. Dari informasi yang dihimpun, gerbang tol kawasan MM2100 ditutup kanan dan kiri oleh para buruh yang turun ke jalan.
Terlihat dalam video yang diunggah akun X @TxtdariBekasi, sejumlah buruh yang menuntun sepeda motor menutup jalan di sekitaran gerbang tol kawasan MM2100, Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, di kawasan tol Bekasi Barat juga terjadi kemacetan. Arus lalu lintas terpantau mengular sepanjang depan Bekasi Cyber Park (BCP) hingga mengarah ke gerbang pintu tol Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Kemacetan juga terjadi di depan Mega Hyper Mall Bekasi, imbas massa buruh melakukan aki unjuk rasa menuju depan gerbang tol Bekasi Barat.
Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, massa buruh menutup jalan Jarakosta, Cikarang.
Penutupan jalan oleh massa buruh pada Kamis (30/11) pagi ini membuat warga yang akan melintas protes keras. Mereka meminta para buruh tidak menutup jalan karena sangat mengganggu aktivitas mereka.
"Kalo kaya gini mah (penutupan jalan) nyusahin semua," ucap seorang pria seperti dilihat dari video unggahan akun @gue_cikarang.
Pernyataan dari warga ini kemudian direspon seorang buruh yang kenakan hoodie warna abu-abu. "Memang semua sengaja dibuat susah, pak,"
Perdebatan antara warga dengan buruh tak berhenti disitu. Warga tetap meminta agar buruh tidak memblokade jalan.
"Kalo ada yang sakit gimana kita bisa lewat, lewat bagaimana jalan ditutup" timpal warga lainnya.
Jelang penetapan UMK 2024, buruh Bekasi mengancam akan melakukan mogok jika kenaikan tak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Menurut Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Perwakilan Serikat Pekerja Khoirul Bakhri, jika Pemprov Jabar dalam penetapan UMK 2024 tidak sesuai dengan rekomendasi pimpinan daerah, buruh di Jawa Barat akan sangat kecewa.
“Kalau sekiranya memang PJ Gubernur Jawa Barat tidak mau mengikuti atau tidak sesuai dengan rekomendasi Pimpinan Daerah atau tetap memaksakan menggunakan aturan dengan rekomendasi PP 51 Tahun 2023. Tentunya ini akan menjadi persoalan baru kawan-kawan buruh Aliansi se-Jawa Barat akan kecewa,” ucapnya.
“Tentunya sekali lagi, apabila Pj Gubernur Jawa Barat tetap memaksakan menggunakan rumusan rekomendasi menggunakan PP 51 Tahun 2023. Sebagaimana instruksi, kami seluruh pimpinan serikat pekerja akan melakukan atau merencanakan aksi lebih besar lagi atau melakukan mogok nasional,”
Berita Terkait
-
Keluh Kesah Pengguna KRL Harus Turun Gunakan Tangga karena Eskalator Stasiun Bekasi Mati Berbulan-bulan
-
Kriminalitas Bekasi Jelang Pemilu 2024, Seorang Ibu Kena Begal di Bojongmangu, Minimarket Dibobol Rampok
-
Ada Rencana Mogok Nasional Jelang Penetapan UMK 2024, Bekasi Jadi Trending Topic di X
-
Buruh Blokir Jalan Jarakosta Cikarang, Warga Meradang: Kalo Keluarga Ente Mati Gimana, Pakai Logika!
-
Kota Bekasi Krisis Guru, Rekrutmen Tak Ada, Tiap Bulan Banyak yang Pensiun
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun