SuaraBekaci.id - Indonesia sebentar lagi bakal memasuki tahun Pemilu 2024. Di akhir masa pemerintah presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah masyarakat mengeluhkan harga pangan yang terus merangkak naik.
Salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Baru, Bekasi Timur, Abdul Maulana (28) mengatakan, selama dua periode masa pemerintahan Presiden Jokowi dirinya merasa hidup semakin suli. Sebab, harga pangan kian hari terus merangkak naik.
“(2 periode Presiden Jokowi) ah makin sulit, naik mulu puyeng dagangan mahal-mahal mulu (harga), puyeng kita nyari modal kemana lagi,” kata Abdul saat ditemui awak media termasuk SuaraBekaci.id, Selasa (21/11/2023).
Kenaikan harga pangan kata Abdul sangat berpengaruh pada omzet penjualannya yang terasa semakin turun.
“Untungnya turun tergantung kita, cabe mahal mah kita ngambil untungnya sudah, kalo standar mah Rp100-Rp200 ribu ada, sekarang mah susah gede modal doang,” tuturnya.
Abdul mengaku, hingga saat ini dirinya belum menentukan pilihan dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mendatang.
Sebagai pedagang pasar, dirinya sangat berharap pada siapayn presiden yang terpilih nanti bisa membuat harga bahan pangan kembali normal.
“Ya belum ada (pilihan capres/cawapres), gak tau kita mah yang bener aja. Pengennya yang bisa membimbing Indonesia lebih baik,” ujarnya.
“Harapan pedagang mah standar aja jangan mahal-mahal kasian, yang jual kasian, yang belanja kasian,” lanjut Abdul.
Adapun, Abdul saat ini menjual cabai rawit merah dengan harga Rp120 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp90 ribu per kilogram. Selain itu bawang merah juga ikut naik, semula Rp20 ribu per kilogram sekarang menjadi Rp30 ribu per kilogram.
Sementara, salah satu pembeli, Sumiati (57) mengeluhkan harga bahan pangan yang kian hari terus mengalami kenaikan.
“Harga-harga pada mahal semuanya, kita sebagai rakyat pusing. Presiden ganti-ganti sama saja enggak ada ininya (perubahan), ” kata Sumiati.
Sumiati mengaku, hingga saat ini dirinya belum menentukan arah dukungan pada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Sebab, menurutnya siapapun pemimpinnya tidak akan membawa perubahan untuk rakyat kecil.
“Belum ada (pilihan presiden) enggak tahu nanti, semua sama saja,” ucapnya.
Hal itu terlontar berdasarkan pengalamannya selama dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sumiati mengaku tidak sama sekali merasakan bantuan dari pemerintah.
Berita Terkait
-
Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bekasi Terendah Sejak 9 Tahun Lalu, Pertumbuhan UMKM Jadi Kunci
-
Harga Bahan Pokok di Bekasi Makin Meroket Jelang Pemilu 2024, Warga Skeptis: Semua Calon Sama Saja
-
Sorotan Bekasi, Kasus Siswa SMPN 7 Tewas Usai Main Kuda Tomprok, Viral Pesepeda di Jambret
-
Imbas Siswa SMPN 7 Bekasi Meninggal Dunia Pasca Main Kuda Tomprok, KPAD Temukan Siswa Lain Alami Trauma
-
Berapa UMK Kota Bekasi Sebelum Penetapan UMP 2024? Ternyata Masih Tertinggi se-Jawa Barat
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla
-
Mahasiswa Bekasi Diciduk Polisi, Ternyata Pengedar Tembakau Sintetis Rumahan
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun Kepada 3,8 Juta Debitur
-
Kontroversi Paspor Inggris Anak Alumni LPDP, AHU: Potensi Pelanggaran Hak Anak
-
Konsultasi Hukum: Bolehkah Orang Tua Mengalihkan Kewarganegaraan Anak Secara Sepihak?