SuaraBekaci.id - Indonesia sebentar lagi bakal memasuki tahun Pemilu 2024. Di akhir masa pemerintah presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah masyarakat mengeluhkan harga pangan yang terus merangkak naik.
Salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Baru, Bekasi Timur, Abdul Maulana (28) mengatakan, selama dua periode masa pemerintahan Presiden Jokowi dirinya merasa hidup semakin suli. Sebab, harga pangan kian hari terus merangkak naik.
“(2 periode Presiden Jokowi) ah makin sulit, naik mulu puyeng dagangan mahal-mahal mulu (harga), puyeng kita nyari modal kemana lagi,” kata Abdul saat ditemui awak media termasuk SuaraBekaci.id, Selasa (21/11/2023).
Kenaikan harga pangan kata Abdul sangat berpengaruh pada omzet penjualannya yang terasa semakin turun.
“Untungnya turun tergantung kita, cabe mahal mah kita ngambil untungnya sudah, kalo standar mah Rp100-Rp200 ribu ada, sekarang mah susah gede modal doang,” tuturnya.
Abdul mengaku, hingga saat ini dirinya belum menentukan pilihan dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mendatang.
Sebagai pedagang pasar, dirinya sangat berharap pada siapayn presiden yang terpilih nanti bisa membuat harga bahan pangan kembali normal.
“Ya belum ada (pilihan capres/cawapres), gak tau kita mah yang bener aja. Pengennya yang bisa membimbing Indonesia lebih baik,” ujarnya.
“Harapan pedagang mah standar aja jangan mahal-mahal kasian, yang jual kasian, yang belanja kasian,” lanjut Abdul.
Adapun, Abdul saat ini menjual cabai rawit merah dengan harga Rp120 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp90 ribu per kilogram. Selain itu bawang merah juga ikut naik, semula Rp20 ribu per kilogram sekarang menjadi Rp30 ribu per kilogram.
Sementara, salah satu pembeli, Sumiati (57) mengeluhkan harga bahan pangan yang kian hari terus mengalami kenaikan.
“Harga-harga pada mahal semuanya, kita sebagai rakyat pusing. Presiden ganti-ganti sama saja enggak ada ininya (perubahan), ” kata Sumiati.
Sumiati mengaku, hingga saat ini dirinya belum menentukan arah dukungan pada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Sebab, menurutnya siapapun pemimpinnya tidak akan membawa perubahan untuk rakyat kecil.
“Belum ada (pilihan presiden) enggak tahu nanti, semua sama saja,” ucapnya.
Hal itu terlontar berdasarkan pengalamannya selama dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sumiati mengaku tidak sama sekali merasakan bantuan dari pemerintah.
Berita Terkait
-
Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bekasi Terendah Sejak 9 Tahun Lalu, Pertumbuhan UMKM Jadi Kunci
-
Harga Bahan Pokok di Bekasi Makin Meroket Jelang Pemilu 2024, Warga Skeptis: Semua Calon Sama Saja
-
Sorotan Bekasi, Kasus Siswa SMPN 7 Tewas Usai Main Kuda Tomprok, Viral Pesepeda di Jambret
-
Imbas Siswa SMPN 7 Bekasi Meninggal Dunia Pasca Main Kuda Tomprok, KPAD Temukan Siswa Lain Alami Trauma
-
Berapa UMK Kota Bekasi Sebelum Penetapan UMP 2024? Ternyata Masih Tertinggi se-Jawa Barat
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas dengan Sunroof Mulai 30 Jutaan, Kabin Luas Nyaman buat Keluarga
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil Bekas 3 Baris 50 Jutaan dengan Suspensi Empuk, Nyaman Bawa Keluarga
- 5 Motor Jadul Bermesin Awet, Harga Murah Mulai 1 Jutaan: Super Irit Bensin, Idola Penggemar Retro
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
BRI Tebar Kasih Natal 2025, 10.500 Paket Sembako Dibagikan untuk Masyarakat
-
Rebutan Proyek Bekasi: Jejak Suap Diduga Mengalir dari Ayah Bupati ke Jaksa
-
BRI Operasikan Ratusan Kantor dan Weekend Banking Selama Libur Nataru
-
Terungkap! Bus yang Terguling di Semarang Ternyata Tidak Laik Jalan, Data Mengejutkan dari Kemenhub
-
Berapa Upah Minimum Kabupaten Bekasi? Ini Usulan Pemerintah