Dirinya menceritakan bahwa jika ada perusahaan keberatan dengan penetapan upah melalui Permenaker nomor 18 Tahun 2022, farid masih menunggu keputusan Mahkamah konstitusi (MK) yang sedang melakukan uji materi.
"Perusahaan itu punya pilihan, umpama, ada perusahaan yang oke kamu ikut (Permenaker), tetapi karena peraturan ini bermasalah, otomatis kami menunggu keputusan MK dulu," katanya.
Farid menceritakan bahwa situasi saat ini belum pulih sepenuhnya akibat covid-19, dirinya khawatir jika penetapan upah yang terlalu besar banyak perusahaan yang harus gulung tikar.
"Kemudian, kondisi ekonomi kita sekarang kan baru pulih ya, dan belum sepenuhnya pulih dari Covid," keluh Farid.
"Kalau upahnya naik tinggi, mereka (perushaan) akan melakukan berbagai cara, yang kita khawatirkan terjadi PHK, terjadi relokasi pabrik, terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan, upah separuh," sambungnya.
Kontributor : Danan Arya
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Bekasi Lolos Syarat Lelang Proyek PSEL, Sampah Siap Diubah Jadi Listrik pada 2028
-
Siap-Siap Hemat Air! BMKG Prediksi Kemarau Jawa Barat Lebih Kering dan Lama
-
Ironi di Fakultas Hukum UI: Saat Tempat Belajar Keadilan Jadi Sarang Kekerasan Seksual
-
Pertina NTT Gugat Menpora: Legalitas Perbati Tak Terbukti di Persidangan, DPP Pertina Beri Dukungan
-
Resmi Diumumkan! Ini Daftar 10 Nama Calon Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi 2026-2031