- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap kasus penyadapan ilegal yang melibatkan jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
- Empat tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik terhadap sejumlah pihak termasuk presiden Prabowo Subianto.
- Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menjerat para tersangka dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal dan perusakan data elektronik.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
Empat Tersangka Terancam Hukuman Berlapis
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka.
Pertama, terkait dugaan penyadapan ilegal, para tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Baca Juga:Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, para tersangka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Suyudi menegaskan, penerapan pasal-pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga:Modal Pistol Korek Api, Mahasiswa di Bekasi Nekat Rampok Minimarket Rp12 Juta
"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
