SuaraBekaci.id - Pemkab Bekasi membangun gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebagai lokasi penyimpanan berkaitan dengan Pemilu 2024.
Menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro pembangunan gedung logistik ini berdasar pengajuan KPUD Kabupaten Bekasi.
Menurut Benny, pembangunan gudang logistik ini gunakan alokasi pembiayaan senilai Rp4,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2023.
"Insya Allah akan selesai sebelum pelaksanaan pemilu. Saat ini progres pembangunan sudah di atas 70 persen. Kita menargetkan sebelum tanggal 27 Desember 2023 gudang ini sudah bisa dipergunakan," katanya seperti dikutip Antara, Jumat (24/11).
Baca Juga:Pemda Bekasi Kompak Rekomendasi UMK 2024 Naik Kisaran 14 Persen, Pemkab Karawang Usulkan 12 Persen
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah membangun gudang logistik mengingat keberadaan bangunan ini dirasa sangat penting untuk menampung kebutuhan logistik pemilu yang berjumlah cukup besar.
"Selama ini kita menyewa gudang logistik di wilayah Cikarang Timur, jalur pantura. Gudangnya cukup representatif, tinggi dan luas. Yang terpenting juga sudah diawasi CCTV untuk menjaga kerahasiaan," katanya.
Dengan pembangun gudang logistik ini, KPU Kabupaten Bekasi ke depan tidak perlu lagi menyewa gedung logistik yang berlokasi relatif jauh dari Kantor KPU.
"Alhamdulillah gudang baru ini dibangun di belakang kantor kita, jadi aksesnya lebih mudah. Kita juga mudah untuk memantau," katanya.
Ali berharap pembangunan gudang logistik tersebut bisa diselesaikan tepat waktu sebelum pemilu terselenggara. "Kita berharap sebelum pemilu sudah rampung. Karena kita perlu gedung untuk menampung kotak suara yang jumlahnya cukup besar," kata dia.
Baca Juga:Masya Allah! Kumpulkan Uang Receh, Juru Parkir di Tambun Bisa Ibadah Umroh ke Tanah Suci
Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024)
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023)
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13 Desember 2022)
4. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023)
6. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023)
7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25 November 2023)
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023)
9. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024)
10. Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024)
11. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
12. Penghitungan suara (14 Februari 2024-15 Februari 2024)
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024-20 Maret 2024)
14. Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)
