SuaraBekaci.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar menyarankan agar bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak penyesuaian tarif BBM yakni BLT BBM diberikan berupa voucher atau kupon pembelian BBM agar bisa tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9/2022).
"Tapi kita lihat supaya tidak disalah-belanjakan, DPRD menyarankan bentuknya itu adalah kupon. Kupon tunai untuk bensin untuk beli BBM karena tujuannya itu. Khususnya untuk solar di level nelayan," kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar lebih dari Rp100 miliar untuk pengendalian inflasi setelah penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat.
Baca Juga:Persib Sumbang 3 Pemain ke Timnas Senior Indonesia, Marc Klok Turut Bangga
"Untuk BLT kita sekarang naik dari yang tadinya Rp 27 miliar menjadi Rp 50 miliar. Lalu ditambah Rp 50 miliar yang sebelumnya untuk dampak inflasi. Jadi total sebenarnya Jawa Barat untuk pengendalian inflasi dan BLT itu Rp 100 miliaran," kata dia.
Menurut dia bantuan ini terbagi menjadi bentuk pengendalian inflasi yang tidak langsung seperti operasi pasar, sedangkan Rp 50 miliar lagi merupakan bantuan langsung.
Pihaknya menyatakan jangan sampai uangnya yang tadinya niatnya untuk subsidi BBM namun malah dipakai penerimanya untuk keperluan lain-lain.
"Sehingga akhirnya kita atur mekanismenya memang harus diperuntukkan untuk subsidi bahan bakar. Penyaluran harusnya udah ya udah mulai, karena kan empat bulan. Rp 600 ribu dibagi empat bulan," kata dia.
Sebelumnya Ridwan Kamil tak menampik adanya dugaan pemotongan BLT BBM atau penyaluran BLT BBM yang disengaja tak tepat sasaran.
Baca Juga:Mantan Kru Beberkan Besaran Gaji saat Kerja di Crazy Rich Doni Salmanan
"Iya euy itu banyak sekali (laporan), ada yang dipotong, sengaja salah sasaran, macam-macam," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin (19/9/2022).
Merespons hal itu, Ridwan Kamil akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.
"Saya sedang menyusun tim," ungkapnya.
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu menegaskan bahwa tak ada sistem pemotongan BLT dengan alasan apa pun. Sehingga, pihaknya akan melakukan evaluasi sistem pembagian BLT bagi masyarakat Jabar.
"Jadi ini mumpung baru bulan pertama, dari empat bulan, kita akan evaluasi," tegasnya.
Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk pro aktif dalam membuat laporan jika menemukan hal serupa. Apalagi, laporan bisa dilakukan dengan mudah di era digital.
"Di era digital sekarang laporan gampang, tinggal ditelurusi," tandasnya. [Antara]
