"Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE (Rahmat Effendi) yang dikelola oleh MY (Mulyadi) selaku Lurah Kati Sari yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta," jelas Firli.
April 2022, penyidik KPK kemudian mendalami kasus pidana pencucian uang (TPPU) Rahmat Effendi. Untuk membongkar kasus ini, KPK memeriksa enam camat yakni Zalaludin (Camat Bekasi Utara), Widi Tiawarman (Camat Bekasi Timur), Nesan Sujana (Camat Pondok Gede), Asep Gunawan (Camat Bantargebang), Gutus Hermawan (Camat Mustikajaya), dan Mariana Camat Jatiasih).
KPK juga panggil saksi lain, mereka adalah ASN Inspektorat Kota Bekasi Dian Herdiana; Sekretaris BPKAD Amsiah; dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Marisi.
Kasus TPPU Pepen ini adalah pengembangan dari kasus lama Rahmat Effendi, yang berstatus tersangka dalam perkara suap barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi.
Baca Juga:JaksaTuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Dihukum 9,5 Tahun Penjara
"Menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka RE (Rahmat Effendi) sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Ali Fikri saat itu.
Selain Pepen, ada delapan orang lain yang juga ditangkap pihak KPK, mereka adalah M Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; Mulyadi, Lurah Kati Sari; dan Wahyudin Camat Jati Sampurna.
