SuaraBekaci.id - Nama Panglima TNI, Jendera Andika Perkasa makin santer masuk bursa calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terkait hal ini, pengamat pertahanan dan keamanan dari UIN Jakarta, Robi Sugara mengingatkan soal etika.
"Sebab ketika nama Andika masuk ke bursa capres, itu sudah pasti ditarik pada kepentingan politik, sementara dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI," kata Robi.
Ditambahkan Robi, secara aturan tidak ada yang dilanggar oleh Andika dalam tindakannya itu, tetapi secara etika mencederai profesionalitas TNI di kemudian hari.
Robi menyebut ada dua alasan kinerja Andika sebagai Panglima TNI berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadinya. Pertama, pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Partai NasDem kemungkinan akhir tahun 2022.
"Andika dengan jabatan yang dipimpinnya akan memanfaatkan power tersebut untuk mempengaruhi NasDem mengusungnya, sebab secara personal Andika seperti membiarkan usulan dari NasDem tersebut dan ini berpotensi abuse of power," tambahnya.
Robi pun membandingkan antara Jendera Andika dengan seniornya, Gatot Nurmantyo saat menjadi panglima TNI 2015-2017.
Gatot secara tegas ketika menjabat sebagai Panglima TNI mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.
Alasan kedua, menurut Robi, ketika tidak ada sikap yang jelas oleh Andika, maka pekerjaannya sebagai Panglima TNI berpotensi menjadi tidak profesional.
"Sebab apa pun yang akan dilakukannya saat ini pasti sarat ditunggangi dengan pencitraan dirinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” ucapnya [ANTARA]
Baca Juga:Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa: Temuan Satu Kontainer Senjata Tanpa Dokumen Sudah Diselesaikan
