SuaraBekaci.id - Politisi PDI P yang juga anggota DPR, Paramitha Widya Kusuma mengatakan bahwa ia tak setuju dengan kebijakan dari pemerintah terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi serta LGP 3 kilogram.
Dikatakan oleh Paramitha, bahwa kebijakan menggunakan MyPertamina yang ditujukan kepada rakyat kecil hanya membuat susah dan ribet.
"Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham," ucapnya mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com
Dijelaskan oleh politisi PDI P tersebut bahwa akar masalah dari penggunaan MyPertamina ada dua yakni soal subsidi tidak tepat sasaran.
Baca Juga:Banyak Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Waspada Pencurian Data Pribadi
Menurutnya, sebelum penerapan aplikasi MyPertamina, sudah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU.
"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah," tegasnya.
Dibanding penggunaan MyPertamina, ia menyarankan agar Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama.
Sebab, kata dia, tujuan digitalisasi itu sudah jelas supaya Pertamina mempunyai data akurat dan transparan.
“Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan,” paparnya
Baca Juga:Cara Beli Pertalite Pakai Aplikasi MyPertamina
Karenanya kata Paramitha, ia memberikan dua solusi polemik MyPertamina, pertama ialah memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi di mayoritas SPBU.
Kedua kata Paramitha ialah agar BPH Migar bisa bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada.
"Ini kalau aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas,”
