SuaraBekaci.id - Sejumlah warga mempertanyakan kebijakan Pemerintah melalui BUMN Pertamina yang mengharuskan penggunaan akun MyPertamina saat membeli bahan bakar jenis pertalite dan solar di SPBU.
Meski belum diterapkan, warga menilai kebijakan ini pun tidak sejalan dengan kebijakan larangan menggunakan HP atau ponsel di SPBU.
Larangan menggunakan ponsel selama berada di SPBU dibagikan akun BoWozZ @BoWozZ. Dia pun mengunggah foto yang memperlihatkan bentuk ponsel yang disilang.
Petunjuk sebagai larangan menggunakan ponsel saat mengisi bahan bakar. Bahkan cuitan ini pun ramai dikomentari netizen yang punya pengalaman tidak mengenakan menggunakan akun MyPertamina saat akan isi bahan bakar.
Baca Juga:Program Pinky Movement Pertamina Jangkau Lebih Luas Pelaku Usaha Wanita
"Yang membuat kebijakan SPBU pakai MyPertamina sangat goblok dan Tolol sudah dilarang pakai HP dipertamina krn berbahaya untuk konsumen," ujar akun tersebut.
"Pernah ditegur sama ibu" naik mobil yang dibelakang karna gua mau byar pake my prtamina hhe," tulis akun netizen.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak pertalite dan solar subsidi untuk menjaga ketersediaan dan memastikan penyaluran yang tepat sasaran.
Tenaga Ahli Utama KSP Hageng Nugroho mengatakan jika tidak ada pengaturan untuk dua BBM Khusus Penugasan tersebut, maka penyaluran berpotensi melebihi kuota yang telah ditetapkan dan dapat mengganggu ketahanan energi nasional.
“Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita,” ujarnya, Rabu (29/6/2022) dikutip dari Antara.
Baca Juga:Masih Pro Kontra, Staf Presiden Jelaskan soal Beli BBM Subsidi Pakai MyPertamina
PT Pertamina Persero per 1 Juli 2022 akan menguji coba penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat penyaluran Pertalite dan Solar kepada masyarakat pengguna yang berhak. KSP menyebut uji coba tersebut akan diterapkan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima propinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Hageng menjelaskan pengaturan pembelian pertalite dan solar subdisi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.
Selama ini, kata Hageng, pemerintah telah mensubsidi untuk menahan kenaikan harga BBM di pasar domestik akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai 120 dolar AS per barel. Namun karena terjadi selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non subsidi, realisasi konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat melebihi kuota yang ditetapkan.
Dari kuota 23,05 juta kiloliter, konsumsi pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022. Sementara konsumsi solar subsidi mencapai 93 persen dari total kuota 15,10 juta kiloliter.
Karena itu, ujar dia, penyaluran BBM subsidi harus diatur baik dari penetapan kuota maupun segmentasi penerima. Saat ini, lanjut dia, segmen penerima solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sedangkan segmentasi pengguna Pertalite masih terlalu luas.
“Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang non-subsidi,” katanya.
