SuaraBekaci.id - Ada dugaan bahwa dana kasus mafia minyak goreng yang menjerat sejumlah pejabat di kementerian dan penguasaha digunakan untuk penundaan pemilu 2024.
Dugaan ini pertama kali disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Masinton mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu.
“Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” tanya Masinton.
Terkait hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa pernyataan Masinton tersebut tidak bisa diabaikan. Hal ini karena kapasitas Masinton sebagai anggota DPR yang memiliki fungsi pengawasan kepada pemerintah.
Menurut Hendri, pemerintah dan Presiden Jokowi harus segera bertindak dengan adanya dugaan ini.
"Jadi enggak bisa diam juga aparat pemerintah, ini yang bicara dewan perwakilan rakyat loh, bukan maen-maen. Ini pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada pemerintah dan Pak Jokowi gak boleh diem,” kata Hendri Satrio mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (26/4/2022).
Ditambahkan oleh Hendri, rakyat Indonesia perlu mendukung Masinton Pasaribu dalam menguak kasus minyak goreng.
"Wakil rakyat ini yang bicara kalau benar-benar mendengarkan suara rakyat ya ini,”
Baca Juga:ASN Pemkot Malang Diperiksa Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng
"Justru rakyat itu harus kompak mendukung Masinton, supaya juga Masinton dan PDIP menguak ini jelas-jelas, supaya clear dan clean,” tambahnya.
