SuaraBekaci.id - Wacana penundaan pemilu 2024 menuai pro kontra di tengah masyarakat. Wacana yang pertama kali dilemparkan oleh PKB, PAN dan Golkar ini kemudian membuat nama Presiden Jokowi menjadi ikut terseret.
Publik pun menunggu reaksi dari presiden Jokowi terkait wacana ini. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, Jokowi memang harus segera memberikan respon terkait hal tersebut.
"Maka kalau itu tidak dikeluarkan secara crystal-clear oleh Presiden, itu menimbulkan spekulasi. Muncul, apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden?, apa sih sebetulnya peran Istana? kan itu muncul pertanyaan itu. Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi jangan-jangan presiden sebetulnya setuju," kata Djayadi, mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (4/3).
Apalagi menurut Djayadi, pernyataan soal wacana pemilu 2024 ditunda disuarakan oleh para pembantu presiden. Hal itu tentu saja yang akhirnya membuat gaduh di masyarakat.
Baca Juga:Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Tidak Ada Ruang Penundaan Pemilu 2024
"Kalau memang presiden sudah tegas sikapnya menyatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau menganggap itu hal yang tidak boleh, lalu kenapa ini menteri-menteri berbicara hal-hal yang membuat gaduh itu membuat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan,"
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta polemik terkait wacana tunda pemilu 2024 disetop.
Bersandar pada hasil survei LSI, Hasto mengatakan mayoritas warga tidak menghendaki pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.
“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto.
Baca Juga:Gerindra Tegaskan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
