Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima. Bahkan sampai harus menyerahkan sepertiga hingga seluruh tanah desa dengan alasan agar lebih mudah pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pengerjaan tanaman ekspor diprioritaskan dari pada padi sehingga tanah pertanian rakyat justru tidak terurus.
Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa.
Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani.
Baca Juga:Sejarah Tanam Paksa, dari Latar Belakang, Peraturan, hingga Penyimpangan
Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
Buruh dipekerjakan secara paksa seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah sangat kecil.
Untuk memuluskan tanam paksa, pejabat kolonial memberi suap kepada bupati dan kepala desa agar mau mengerahkan penduduk untuk menyukseskan Cultuurstelsel.
(Lolita Valda Claudia)
Baca Juga:Relevansi Filsafat Dialektika Hegel: Sistem Tanam Paksa di Hindia Belanda
