Mensos Risma Ngamuk Lagi Dapat Julukan Baru: Menteri Spesialis Bikin Drama

Risma ngamuk saat mengecek penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kabupaten Tuban, Sabtu lalu (24/7/2021).

Pebriansyah Ariefana
Rabu, 28 Juli 2021 | 11:19 WIB
Mensos Risma Ngamuk Lagi Dapat Julukan Baru: Menteri Spesialis Bikin Drama
Mensos, Tri Rismaharini, di NTB, Senin (5/4/2021)

SuaraBekaci.id - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma ngamuk jadi sorotan lagi. Mensos Risma marah-marah saat melakukan inspeksi di lapangan. Karena itu juga, pengamat politik memberikan julukan Mensos Risma, menteri spesialis bikin drama.

Risma ngamuk saat mengecek penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kabupaten Tuban, Sabtu lalu (24/7/2021).

Risma marah karena ada warga yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) mengaku baru menerima dua kali bantuan dari seharusnya tiga bantuan.

Arsip Foto: Pekerja menata beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Divre) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (30/10/2019). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
Arsip Foto: Pekerja menata beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Divre) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (30/10/2019). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Risma pun mempertanyakan kerja pihak pemerintah daerah yang seperti menahan-nahan bantuan kepada warganya.

Baca Juga:Natalius Pigai Minta Mensos Risma Dihukum: Kecuali Jokowi Pelihara Rasisme

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai Risma yang menyalahkan Pemerintah Daerah yang tidak mengusulkan warganya sehingga banyak warga terdampak pandemi Covid-19 tidak mendapat bantuan sosial (bansos).

"Biasa lah, Mensos Jokowi ini spesialis hanya banyak bikin drama, tapi tidak punya inovasi," ujar Satyo, Selasa (27/7/2021).

Mensos, Tri Rismaharini. (Dok: Kemensos)
Mensos, Tri Rismaharini. (Dok: Kemensos)

Kementerian sosial (Kemensos), kata Satyo, merupakan eksekutor pemerintah dalam penyaluran bansos.

Mestinya menjadi leading sector dalam upaya membenahi data bansos dan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Hal yang paling mudah dilakukan misalnya MoU dengan BPS, Pemda, dan Kominfo untuk penyediaan data dan platform aplikasi agar dinamika data terjadi digital, realtime, dan memaksimalkan setiap elemen jejaring pemerintahan hingga ke daerah terpencil. Bukan malah menuding pihak-pihak yang tidak update dalam collecting data," paparnya.

Baca Juga:Ini Tiga Jurus Mensos Risma Cegah Korupsi Penyaluran Bansos

Mensos, Tri Rismaharini menyalurkan bantuan bagi warga. (Dok: Kemensos)
Mensos, Tri Rismaharini menyalurkan bantuan bagi warga. (Dok: Kemensos)

Digitalisasi sistem bansos pemerintah sudah semestinya dilaksanakan agar menghindari kesalahan klasik. Yaitu korupsi dan distorsi data yang semrawut.

"Sebenarnya, infrastrukturnya sudah ada, hanya menterinya punya inisiatif tidak? Infrastruktur platform digital untuk program bansos sepertinya sudah siap, tergantung menterinya punya political will dan kepikiran enggak sama dia?" pungkas Satyo.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini