- Jusuf Kalla menyampaikan kuliah umum tentang pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengatasi konflik kemanusiaan di Universitas Indonesia, Selasa 2026.
- Penyelesaian masalah kemanusiaan harus dilakukan dengan menuntaskan akar penyebab konflik dan bencana daripada hanya menangani dampak pengungsi.
- Kepercayaan publik menjadi modal utama bagi masyarakat sipil dan organisasi seperti PMI untuk menggerakkan relawan serta bantuan.
SuaraBekaci.id - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil (civil society) dalam menangani persoalan kemanusiaan, baik akibat konflik maupun bencana alam.
JK menekankan pentingnya kepercayaan saat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikannya dalam kuliah umum yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Selasa (07/04/2026).
Kuliah umum tersebut dihadiri oleh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP, civitas akademika UI, dan para praktisi masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan di tingkat nasional maupun global
Lebih lanjut Kalla menjelaskan bahwa tantangan utama kegiatan kemanusiaan saat ini berasal dari dua sumber, yakni konflik antarmanusia dan konflik dengan alam.
“Konflik terjadi di berbagai belahan dunia seperti Ukraina, Timur Tengah, hingga di dalam negeri seperti Papua. Selain itu, bencana alam seperti banjir, gempa, dan tsunami juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar,” ujarnya.
Kalla menekankan bahwa konflik kemanusiaan umumnya dipicu oleh faktor ideologi, perebutan wilayah, kepentingan politik, hingga sumber daya alam.
Ia mencontohkan berbagai konflik global maupun nasional yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil.
Menurutnya, penyelesaian masalah kemanusiaan tidak cukup hanya dengan menangani pengungsi, tetapi harus menyelesaikan akar konflik itu sendiri.
Baca Juga: JK: Prajurit TNI Gugur di Lebanon Pahlawan Perdamaian Dunia
“Kalau konfliknya selesai, maka masalah kemanusiaannya juga ikut selesai. Itu lebih cepat dan lebih efektif dibanding hanya mengurus dampaknya,” katanya.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat menangani berbagai konflik di Indonesia pada awal 2000-an, seperti di Poso, Ambon, dan Aceh, yang saat itu menyebabkan sekitar 1,5 juta orang mengungsi.
Dalam kesempatan tersebut, Kalla turut menyoroti pentingnya gotong royong dalam penanganan bencana.
Ia menyebut keterlibatan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan berbagai aksi kemanusiaan, termasuk saat bencana tsunami Aceh dan pandemi COVID-19.
Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Kalla menjelaskan bahwa kepercayaan publik (trust) menjadi modal utama dalam menggerakkan bantuan.
Dengan adanya kepercayaan, masyarakat bisa lebih antusias terlibat menjadi relawan dan bahkan ikut mendanai kegiatan kemanusiaan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?