- Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta pemerintah melarang pemegang paspor Israel masuk ke wilayah Indonesia.
- Langkah tegas ini diusulkan sebagai respons atas serangan Israel terhadap markas UNIFIL di Lebanon pada 29 Maret.
- Serangan tersebut menyebabkan tiga prajurit TNI gugur dan lima personel lainnya mengalami luka-luka saat bertugas.
SuaraBekaci.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta agar pemerintah menangkal pemegang paspor Israel masuk ke Indonesia.
Sebagai respons atas penyerangan Markas Pasukan Penjaga Perdamaian atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota TNI.
"Sebagai respons atas apa yang terjadi, tidak bijaksana kalau kita sebagai sebuah negara besar diam saja. Semut saja kalau diinjak menggigit, masa kita dilukai tidak melakukan respon apa-apa," kata Lukman di Jakarta, Jumat (3/4).
Dia juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah tegas terkait kejadian penyerangan Markas Pasukan Penjaga Perdamaian tersebut.
Menurut dia, penyerangan itu merupakan pelanggaran berat, sehingga tidaklah berlebihan apabila Indonesia, sebagai negara berdaulat, memberikan respons yang sepadan dengan menangkal para pemegang paspor Israel masuk ke Indonesia.
Lebih lanjut, Lukman menilai permintaan untuk menangkal pemegang paspor Israel tersebut merupakan sikap negara berdaulat yang memiliki kewenangan dan peran dalam konstelasi politik internasional.
Sebagaimana diketahui, artileri Israel menyerang Markas UNIFIL pada Minggu (29/3). Dalam insiden tersebut, tiga personel TNI, yakni Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur.
Sementara lima personel lainnya, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Arif Kurniawan, Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana, dan Praka Deni Rianto mengalami luka-luka.
Ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur itu sedang diproses pemulangannya, sementara prajurit yang mengalami luka-luka sudah dirawat di rumah sakit setempat.
Baca Juga: JK: Prajurit TNI Gugur di Lebanon Pahlawan Perdamaian Dunia
Menanggapi proses pemulangan dan perawatan itu, Lukmanul memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Mabes TNI.
Dia pun mengaku bersyukur atas perhatian TNI dan pemerintah yang menganugerahi kenaikan pangkat luar biasa militer selain perang (KPLB OMSPA) satu tingkat kepada tiga prajurit yang gugur, serta memberikan santunan Rp1,8 miliar yang berasal dari santunan tabungan asuransi, risiko kematian, beasiswa untuk anak dan lainnya.
"Apa yang dilakukan pemerintah di dalam negeri sangat pas. Sebagai pribadi, saya terharu mendengar berbagai penghargaan dan santunan yang diberikan. Tapi sekali lagi, sebagai bangsa berdaulat kita harus menunjukkan sikap yang jelas dan tegas terhadap Israel," tegas Lukman.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?