- Sejumlah tokoh lintas generasi berdiskusi dengan Jusuf Kalla di Jakarta Selatan mengenai kepemimpinan dan ekonomi negara, Sabtu (7/3/2026).
- Peserta diskusi ingin mempelajari pengalaman Jusuf Kalla serta menyoroti isu kriminalisasi aktivis dan kebijakan makan gratis.
- Jusuf Kalla menekankan bahwa pertemuan tersebut fokus mencari gagasan perbaikan negara tanpa agenda politik menjatuhkan pemerintah.
SuaraBekaci.id - Sejumlah tokoh lintas generasi menggelar diskusi bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas isu kepemimpinan nasional, kondisi ekonomi, serta berbagai tantangan yang dihadapi negara.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan pertemuan itu bertujuan belajar dari pengalaman Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, menteri, ketua partai, hingga juru damai di berbagai konflik.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting dalam konteks krisis kepemimpinan global yang saat ini terjadi di berbagai negara.
“Penyelenggaraan negara tidak boleh menggunakan insting dan cara instan. Itu yang kami pelajari dari konsep dan pengalaman Pak JK,” kata Feri kepada wartawan usai diskusi.
Selain membahas kepemimpinan, Feri juga mengungkapkan para peserta berdiskusi mengenai berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dalam kesempatan itu, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto,juga menyoroti sejumlah isu, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
Tiyo menyebut, terdapat ratusan aktivis yang saat ini masih berstatus tersangka.
Ia mengibaratkan Indonesia sebagai “bus besar” yang membawa sekitar 280 juta rakyat sebagai penumpang.
Baca Juga: Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla
Bus tersebut, kata dia, saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai penumpang, rakyat berhak memberi teguran kepada sopir ketika arah perjalanan tidak sesuai dengan tujuan besar negara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dikaji secara lebih tepat sasaran agar tidak mengganggu anggaran sektor lain, terutama pendidikan.
Sementara itu, akademisi dan rektor Universitas Rakyat Negeri Sudirman Said menilai Indonesia saat ini menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai semakin langkanya kepemimpinan berbasis nilai intrinsik.
“Kepemimpinan sejati dasarnya adalah integritas, visi, kebijaksanaan, pengetahuan, dan idealisme. Nilai-nilai ini yang makin langka dalam panggung kekuasaan,” kata Sudirman.
Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara justru membutuhkan tipe kepemimpinan yang berlandaskan nilai intrinsik tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun