Muhammad Yunus
Selasa, 17 November 2026 | 09:26 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026) [SuaraBekaci.id/ANTARA]
Baca 10 detik
  • Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi kasus korupsi tata kelola migas pada Selasa (17/11/2026).
  • Kasus dugaan korupsi kerja sama PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 ini mencakup pelanggaran perizinan.
  • Penyimpangan pengelolaan kerja sama migas tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

SuaraBekaci.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP, Selasa (17/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan tersebut telah dijadwalkan penyidik. Pihaknya kini menunggu kedatangan Wali Kota Bekasi untuk menjalani pemeriksaan.

"Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja," kata Anang di Jakarta, Selasa.

TAT dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Penyidikan perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum akhirnya diambil alih oleh Jampidsus Kejagung.

Anang menjelaskan, perkara bermula dari kerja sama antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP untuk mengelola sejumlah sumur minyak di wilayah Kota Bekasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan, terutama terkait mekanisme perizinan dan tata kelola kerja sama.

Salah satu dugaan pelanggaran adalah tidak adanya persetujuan DPRD serta tidak dilibatkannya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mekanisme perizinan.

Baca Juga: Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," ujar Anang.

Penyimpangan tersebut diduga berdampak pada kerugian keuangan negara dan menyebabkan defisit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Kejagung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan daerah, tetapi juga PT Pertamina EP.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya.

Saat ini, penyidik Jampidsus masih mendalami perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi TAT menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama migas tersebut.

Load More