SuaraBekaci.id - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 stok beras mendadak langka di pasaran. Baik di toko retail modern maupun pasar tradisional, para penjual mengeluhkan soal minimnya ketersediaan beras.
Berdasarkan pantauan SuaraBekaci.id, sejumlah toko retail modern di Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, stok beras nampak kosong.
Pada rak yang seharusnya berisi tumpukan beras, tersisa hanya tinggal satu kantong beras ukuran 1 kilogram. Selebihnya, rak tersebut kini penuh dengan minyak kemasan 2 kilogram.
Salah satu karyawan toko Alfamart, Putri mengatakan, kelangkaan beras mulai terjadi sejak 2 minggu terakhir.
“Iya belum dateng, udah lama (kosong) ada kali dua minggu. Kemarin (2 minggu lalu) pernah dateng sekarung doang langsung habis,” kata Putri kepada SuaraBekaci.id, Senin (18/2/2024).
Dia mengatakan, kelangkaan beras terjadi juga bertepatan saat pemerintah kerap membagikan bantuan sosial (bansos) jenis beras beberapa waktu terakhir.
“Betul karena Pemilu 2024, karena diborong sama pemilu-pemilu itu jadi stok berasnya tinggal dikit,” ucapnya.
Kelangkaan stok beras juga terjadi di pasar tradisional. Salah satu pedagang beras di Pasar Kranji, Kota Bekasi, Hari Santosa mengatakan, tokonya telah mengalami penurunan omzet akibat kelangkaan beras yang terjadi pasca pemerintah gencar membagi-bagikan bansos akhir-akhir ini.
“Bukannya turun lagi, merosot (omzet). Gimana gak merosot orang bos-bos bagi-bagi paket buat kampanye,” ujar Hari.
Baca Juga: Ngeri! Di Bekasi Aksi Pengeroyokan Terjadi Siang Bolong, Pelaku Serang Pakai Sajam
Hari menyebut, saat pemerintah membagikan bansos ke masyarakat, maka suplai beras di agen pusat otomatis bakal menipis dan akhirnya berdampak pada harga dan stok di pasaran.
“Lah dia kan belinya dari penggilingan (Jakarta Timur) bukan dari orang-orang kita disini (pedagang kecil). Lah kita mah gigit jari disini, selalu kena dampaknya, lah kan bos-bos pada beli di penggilingan langsung, lebih murah,” ucapnya.
“Otomatis dari penggilingan kan enggak masuk ke mari, lah orang udah abis di sana, stok di sana kosong, pusing makanya," lanjut Hari.
Saat ini, Hari menjual beras ukuran 5 kilogram dengan harga Rp85 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp60 ribu.
Menurut Hari, jika pun pemerintah ingin membagikan bansos untuk masyarakat, maka seharusnya pedagang kecil harus dilibatkan dalam program tersebut. Dengan begitu, antara masyarakat dan pedagang bisa saling diuntunkan.
“Mereka itu kalau mau beli di toko-toko ini dong, biar sama sama untung, lah dia kalah beli ke penggilingan ya babak belur kita,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Ngeri! Di Bekasi Aksi Pengeroyokan Terjadi Siang Bolong, Pelaku Serang Pakai Sajam
-
Geger Anak 7 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Mobil, Warga Kranji Ungkap Fakta Ini
-
75 Petugas KPPS Kota Bekasi Bertumbangan, Dinkes Kota Bekasi: Ada yang Derita Gastritis
-
Jokowi Beri Pesan Khusus Untuk Kepala Daerah Soal Bantuan Beras, Ini Kata Pj Bupati Bekasi
-
Hasil Pilpres Tak Sesuai Harapan: Anies Ditantang Urus Jabar, Minimal Nyalon Jadi Bupati Bekasi
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
BRI Dukung Asta Cita dan Program 3 Juta Rumah, Target 60 Ribu Unit
-
98 Mal Jakarta Gelar Promo Spesial di Tahun Baru Imlek
-
Kabel Lampu Jalan Jadi Sasaran Komplotan Pencuri di Bekasi
-
Rahasia Pakar Kuliner: Kenapa Makanan Imlek Punya Simbol Damai dan Kekayaan?
-
Kenapa Anak Usaha Kementerian Keuangan Berani Suap Hakim? Ini Penjelasan KPK