SuaraBekaci.id - Buat warga Bekasi yang pada Pemilu 2024 telah menetapkan pilihan pada pasangan Prabowo-Gibran, ada kabar baik dari pasangan capres-cawapres ini. Pasangan Prabowo-Gibran janjikan akan bantu kaum milenial yang saat ini masih belum memiliki rumah.
Janji rumah murah ini juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Menurut Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Paulus Totok Lusida, rumah merupakan kebutuhan dasar.
Menurut Totok, kepemilikan rumah membuat masyarakat menjadi lebih tenang dalam hidup juga untuk mendidik anak-anaknya.
Menurut Paulus, komitmen itu diprioritaskan Prabowo-Gibran karena mereka melihat tingginya angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan yang dibutuhkan warga.
Baca Juga: UMK Kota Bekasi 2024 Rp5.343.430, Bisa Apa dengan Uang Segitu?
Berdasarkan data yang dihimpun TKN Prabowo-Gibran, Paulus menyebutkan kesenjangan itu mencapai angka sekitar 12,7 juta.
Oleh karena itu, Prabowo-Gibran berjanji akan membangun 500 ribu rumah tapak dan 500 ribu rumah vertikal (rumah susun) di wilayah perkotaan dan pedesaan.
"Selain di perkotaan, Prabowo-Gibran berencana merenovasi rumah di pedesaan yang ditargetkan mencapai 2 juta rumah pada tahun kedua menjabat," kata Paulus seperti dikutip dari Antara.
Rumah tersebut dipastikan dengan harga terjangkau karena masyarakat akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Salah satu subsidi yang ditawarkan ialah tidak membebankan biaya pembangunan lift untuk pembelian rumah susun.
"Kemudian, pembangunan itu yang paling mahal di biaya lift dan itu ditanggung pemerintah, supaya masyarakat tidak menanggung pembangunan biaya maintenance dan operasional lift," tambahnya.
Baca Juga: Alun-alun Karawang yang Dibangun dengan Duit Rp17 M Ditutup Sementara, Salah Siapa?
Selanjutnya, Prabowo-Gibran juga berjanji masyarakat akan bisa menyewa rumah bersubsidi tersebut dengan skema pembayaran per bulan.
Paulus mengaku sudah mengusulkan kepada Prabowo untuk menunjuk menteri yang khusus untuk menangani perumahan supaya program kerja tersebut bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Keluhan Rumah dari Kaum Pekerja
Sebelumnya, sejumlah kaum pekerja di Jawa Barat, Cimahi dan Kota Bekasi sempat mengeluhkan perihal nilai Upah Minimum 2024. Menurut mereka gaji yang mereka terima saat ini tidak bisa mencukupi untuk bisa membeli rumah.
Salah seorang pekerja yang bekerja di pabrik tekstil di Kota Cimahi, Asep mengatakan dengan kenaikan UMP Jabar yang hanya sebesar 3,57 persen, usaha buruh yang ingin membeli rumah dengan cara menabung menjadi semakin berat.
Pasalnya, biayanya kebutuhan sehari-hari semakin meningkat namun tidak dibarengi dengan kenaikkan upah.
"Berat, sekarang KPR rumah DP Rp25 juta, UMP kita sekitar Rp2 jutaan, sekarang kan pemerintah menjanjikan rumah subsidi tapi kan pada kenyataannya tidak semudah itu," tegas Asep kepada SuaraJabar.id
Sementara itu, Salah satu pekerja di Kota Bekasi, AR (34) mengaku bahwa dengan nominal UMK Kota Bekasi 2024 dengan nilai sebesar itu sebenarnya boleh dibilang kurang.
AR memiliki 2 orang anak dan tinggal di kontrakan petakan kawasan Kampung Dua, Kranji, Bekasi Barat. Satu bulan biaya sewa kontrakannya sebesar Rp1.500.000.
Sekedar informasi, biaya sewa kontrakan untuk wilayah Kota Bekasi, berkisar Rp800.000 sampai 1.500.000. Namun, itu belum termasuk biaya token listrik.
"Untuk biaya sekolah memang gratis karena sekolah negeri, tapi selalu ada biaya-biaya lain, seperti acara sekolah, sumbangan dan macam-macam lha," ucap AR kepada SuaraBekaci.id, Sabtu (2/12).
Biasanya kata AR, untuk biaya tak terduga dua anaknya di sekolah, dalam 1 bulan ia mengeluarkan uang kurang lebih Rp200.000. Sementara untuk biaya token listrik per bulan, AR menyebut biayanya kurang lebih Rp300.000 per bulan.
Artinya dalam satu bulan, AR sudah mengeluarkan uang Rp2.000.000. Angka ini belum termasuk uang cicilan motor Beat miliknya, biaya bensin dan biaya makan sehari-hari.
"Kata bini (istri), sekarang apa-apa di pasar mahal. Dari cabai sampai daging ayam juga sama. Kasarnya, dalam 1 bulan buat biaya makan bisa Rp1.500.00," ungkapnya.
"UMK segitu (Rp5.344.430) sebenarnya memang ada lebihnya. Tapi lebihnya itu gak bisa buat kita apa-apa, apalagi buat mikir beli rumah," ucapnya.
Mengutip dari berbagai sumber, untuk kalkulasi beli rumah secara KPR, cicilan maksimal dari gaji ialah 30 persen di kali dengan gaji yang diterima yakni sebesar Rp5.344.430, yang artinya AR harus mengeluarkan Rp1.603.329 untuk cicilan rumah.
"Itu yang berat, ini saya sama bini gak ada cicilan lain selain motor yang masih 1 tahun lagi," keluhnya.
Berita Terkait
-
Bentrok di Nabire! Demo Tolak Transmigrasi Dibubarkan Paksa
-
Prabowo Subianto Naik Mercedes Benz Berkelir Putih di Brasil
-
Prabowo di KTT APEC: Indonesia Buka Pintu Investasi Rp9.500 Triliun untuk Hilirisasi
-
Aksi Gibran Rakabuming Bagi-Bagi Susu Disorot, Apa Tugas dan Wewenang Wapres?
-
Rayakan Ultah ke-5 Usai Gibran Jadi Wapres, Harga Sepatu Branded La Lembah Manah Bikin Ketar-ketir
Tag
Terpopuler
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Deddy Corbuzier Ngakak Dengar Kronologi Farhat Abbas Didatangi Densu: Om Deddy Lagi Butuh Hiburan
Pilihan
-
Perbandingan Giovanni Van Bronckhorst vs Shin Tae-yong, Adu Pantas Jadi Pelatih Timnas Indonesia
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
Terkini
-
Janjikan Pemerintah Bersih, Heri-Sholihin: Tak Ada Transaksional Mutasi ASN
-
Kampanye Akbar Heri-Sholihin Dihadiri Puluhan Ribu Pendukung, Herkos: Paslon 01 Solid!
-
Gelar Kampanye Akbar, Heri Koswara-Sholihin Janjikan Kenaikan Honor TKK hingga BPJS Gratis
-
Orangtua Harus Tahu, Begini Cara Mengawasi Navigasi Digital Remaja di Tiktok
-
Ini Alasan Kejari Perpanjang Masa Penahanan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi